"Anggota parlemen adalah wakil rakyat, maka sudah semestinya pikiran, ucapan, tindakan dan keputusannya harus mencerminkan aspirasi, kebutuhan, dan kepentingan rakyat," kata Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Rabu (16/10).
Menurutnya, ajakan tersebut menjadi pembuka awal legislatif periode 2019-2024 untuk memperbaiki kinerja dewan dalam lima tahun yang akan datang. Caranya yakni dengan membuka lebar-lebar mata dan anggota atas realitas permasalahan rakyat.
Menurut anggota DPR empat periode ini, kebutuhan rakyat yang harus direspons melalui kebijakan negara yang tepat adalah soal pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan publik.
"Apa contohnya? Harga-harga kebutuhan pokok, tarif dasar listrik, bahan bakar minyak, biaya berobat (BPJS), biaya pendidikan jangan terus-terusan naik dan memberatkan rakyat kecil. Sebaliknya, lapangan kerja dan jaminan penghidupan yang lebih mudah dengan payung undang-undang serta kebijakan yang lebih konkret dan eksekutorial," tegasnya.
Hal itu bahkan sudah pernah diterapkan PKS dalam lima tahun belakangan melalui program 'hari aspirasi rakyat' yang direspons positif oleh masyarakat.
"Kami juga konsisten menolak dan mengkritisi setiap kebijakan penaikan harga yang memberatkan dan berlawanan dengan kemandirian bangsa, seperti utang negara, impor komoditas kebutuhan pokok, dan lain-lain. Inilah peran-peran parlemen sebagai penyeimbang dalam kerangka
check and balances yang konstruktif," tutupnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: