Mahfud MD: Dahulu Kecurangan Pemilu Dilakukan Secara Vertikal, Kini Horizontal

Mahfud MD/Net

Sejak masa awal pemilu, atau sejak Orde Baru hingga kini, pemilu di Indonesia selalu diwarnai dengan kecurangan.

Begitu disampaikan Ketua Dewan Pakar Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), Mahfud MD dalam sarasehan nasional MN KAHMI tentang "Demokrasi, Pemilu, dan Keindonesiaan" di Hotel Sahid Jakarta, Rabu (16/7).

Menurut Mahfud, di era Orde Baru, kecurangan dilakukan oleh penguasa yang melakukan rekayasa dan skenario agar parpol penguasa keluar sebagai pemenang, atau kecurangan dilakukan secara vertikal.

Sedangkan pemilu di era reformasi sekarang ini kecurangan dilakukan secara horizontal yakni bisa dilakukan oleh partai-partai atau rakyat yang ikut pemilu.

"Buktinya semua parpol sekarang berperkara ke MK karena merasa dicurangi oleh partai lain sesama peserta pemilu," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.

Meski demikian, lanjut Mahfud, Pemilu di era reformasi sudah lebih bagus karena demokrasi sudah diimbangi dengan nomokrasi. ia menjelaskan, demokrasi berati kedaulatan rakyat dan nomokrasi berarti demokrasi berbasis kebenaran.

Ia menjelaskan, dahulu di masa Orde Baru, Indonesia tidak memiliki peradilan pemilu, belum ada Mahkamah Konstitusi (MK) yang memproses sengketa hasil pemilu, oleh karena itu, di era reformasi dibetuk lembaga yang berwenang memantau dan memproses jalan dan hasil dari pemilu.

"Di era reformasi ini kita punya peradilan pemilu yakni MK disertai pengawasan pemilu oleh Bawaslu dan pemantau independen. Sekarang ini, pengadilan pemilu sudah berjalan tapi belum lebih baik. Nah, ke depan harusnya hukum tidak hanya berbicara angka-angka, tapi juga kepastian hukumnya,” ucap Mahfud.

Dengan demikian, ia mengajak agar pada pemilu berikutnya di tahun 2024 kualitas pemilu lebih ditingkatkan melalui penguatan nomokrasi (kedaulatan hukum) agar bisa lebih mengimbangi demokrasi (kedaulatan rakyat).

"Pengawasan dan peradilan pemilu ke depan harus lebih powerful agar kecurangan bisa diminimalisir. Mengharap pemilu bersih 100 persen dari kecurangan memang sulit, tapi kalau pengawasan oleh pengadilan, pemantau independen, civil society, dan pers diperkuat maka hasil pemilu akan menjadi lebih baik," tandasnya.

Sekadar informasi, sarasehan nasional MN KAHMI tersebut diselenggarakan dalam rangka menyiapkan naskah akademis untuk perbaikan Pemilu dan sistem politik di masa yang akan datang.
EDITOR: AZAIRUS ADLU

Kolom Komentar


Video

Berstatus Tersangka, Jack Boyd Lapian Jalani Pemeriksaan Perdana Di Bareskrim

Jumat, 03 Juli 2020
Video

Agak Sulit ya Ternyata Bekerja Dengan Baik dan Benar

Minggu, 05 Juli 2020
Video

New Normal New Ideas

Minggu, 05 Juli 2020

Artikel Lainnya

Kembali Kumpulkan Menteri, Jokowi: Work From Home Kok Kayak Cuti
Politik

Kembali Kumpulkan Menteri, J..

10 Juli 2020 00:19
Meski Sudah Dibenarkan DPP, DPC PDIP Tangerang Selatan Masih Bungkam Soal Koalisi Bersama Partai Gerindra
Politik

Meski Sudah Dibenarkan DPP, ..

09 Juli 2020 23:38
IMRI Gelar Aksi Di Depan Istana Negara, Tuntut Kasus Sarang Burung Walet Dilanjutkan
Politik

IMRI Gelar Aksi Di Depan Ist..

09 Juli 2020 23:05
Wakorbid Golkar Sumut: Tidak Memilih Ijeck Berarti Mengingkari Instruksi Airlangga Hartarto
Politik

Wakorbid Golkar Sumut: Tidak..

09 Juli 2020 22:50
Didampingi Prabowo, Presiden Jokowi Tinjau Reklamasi Pulau Pisau
Politik

Didampingi Prabowo, Presiden..

09 Juli 2020 22:37
Kemarahan Jokowi, Dramaturgi Politik Tutupi Kegagalannya Memimpin
Politik

Kemarahan Jokowi, Dramaturgi..

09 Juli 2020 22:25
Jokowi Kembali Keluhkan Kinerja Anak Buahnya, Pengamat: Artinya, Menterinya Enggak Ngapa-ngapain
Politik

Jokowi Kembali Keluhkan Kine..

09 Juli 2020 22:06
Menteri Edhy Ajak Masyarakat Budidaya Udang Dengan Konsep Tambak Milenial
Politik

Menteri Edhy Ajak Masyarakat..

09 Juli 2020 21:57