Salah satunya seperti yang dilakukan Polda Metro Jaya yang telah mengeluarkan diskresi tidak memberi izin demonstrasi mulai tanggal 15 hingga 20 Oktober mendatang atau saat hari pelantikan.
Pengamat politik, Bambang Saputra mendukung langkah Polri tersebut. Dia berharap polisi dapat menindak tegas terhadap siapa-siapa yang nekat menggelar aksi demontrasi. Apalagi, jika aksi itu terindikasi bakal mengganggu proses pelantikan.
"Saya sepenuhnya mendukung Polri untuk tidak segan-segan bertindak tegas kepada para demonstran yang ingin membuat suasa ibukota tidak kondusif dan mengganggu keamanan," ujar ketua umum Indonesia White and Blue Collar Crime Institute itu dalam keterangan tertulisnya, Kamis (17/10).
Lebih lanjut, Bambang mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu padu dalam menjaga marwah pelantikan pemimpin bangsa. Bagaimanapun, sambungnya, Joko Widodo-Maruf Amin merupakan pemimpin yang dipilih mayoritas rakyat secara sah dan konstitusional.
“Maka kita semua sebagai anak bangsa harus menghargai jalannya demokrasi yang konstitusional itu," terangnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.