Selamat Idul Fitri
Selamat Idul Fitri Mobile
Dimensy.id Mobile
Dimensy.id
Apollo Solar Panel

Jokowi Gagal Bangun Ekonomi, Begini 7 Wejangan PKS

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/ruslan-tambak-1'>RUSLAN TAMBAK</a>
LAPORAN: RUSLAN TAMBAK
  • Jumat, 18 Oktober 2019, 04:38 WIB
Jokowi Gagal Bangun Ekonomi, Begini 7 Wejangan PKS
Presiden Jokowi/Net
rmol news logo Jelang pelantikan Jokowi dilantik sebagai presiden di periode keduanya, Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera minta penerapan janji Revolusi Mental dan pekerjaan besar yang tidak tercapai harus di tuntaskan di tuntaskan di periode ke II Presiden Jokowi.

Salah satu janji utama Jokowi, adalah akan merealisasikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di angka 7 persen, selama 5 tahun kepemimpinan Jokowi target tersebut gagal.

Mardani kemudian memberikan beberapa pointer wejangan konstruktif untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 7 persen. Dia mengusulkan Jokowi serius mereformasi struktural pada 3 bidang utama.

Pertama, penataan dan pembenahan insitusi perpajakan hingga rasio pajak kita menyentuh angka 14 persen. Kedua, konsolidasi regulasi pusat hingga daerah dan diikuti dengAn penegakan hukum yang tegas.

"Ketiga, insentif untuk riset dan pengembangan produk. Semua hal ini perlu didukung dengan peningkatan kekuatan tata laksana institusi kita," urai Mardani.

Selain tiga hal itu, Mardani meminta pemerintahan Jokowi memperhatikan kondisi perekonomian global yang saat ini mengalami ketidakpastian karena perang dagang antara dua raksasa US vs Tiongkok

“Kondisi global yang tidak pasti menjadi tantangan lainnya. Ketidakpastian ekonomi global ditambah perang dagang Cina-Eropa menurunkan peluang memanfaatkan pertumbuhan ekonomi dunia,” kata Mardani.

Selain itu, trend deindustrialisasi yang terus berjalan menjauhkan Indonesia dari higher middle income country.

“Banyaknya regulasi menjauhkan kita untuk mencapai ease of doing bussiness dan ini membuat Indonesia kian tertinggal dari negara Asean lainnya, ini harus jadi perhatian penting pemerintahan Jokowin periode ke II,” ujarnya

Terakhir, kurangnya konsolidasi modal dalam negeri dan tingkat kedalaman inklusi keuangan kita yang rendah, sehingga perlu mendapat perhatian dari pemerintaha Jokowi.

“Dengan bank ability yang masih blm mengcover seluruh penduduk, membuat Indonesia masih bergantung pada investasi dan aliran modal dari luar,” tandas Mardani.

Wakil ketua Komisi II DPR itu berharap semua cacatan kritis konstruktif itu menjadi masukan untuk Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf kedepannya.

“Semoga semua catatan tersebut dapat diperbaiki. Mari kita doakan bersama agar proses pelantikan dapat berjalan dgn lancar dan keduanya mampu membawa negeri ini jauh lebih baik ke depan,” pungkasnya.rmol news logo article

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA