UU Baru KPK Berlaku Tanpa Tanda Tangan Presiden, Pengamat: Jokowi Pro Elite Yang Mainkan Anggaran Negara

Jokowi ingin main aman dengan tidak menandatangani UU baru KPK/Istimewa

UU Nomor 30/2002 tentang KPK sudah resmi berlaku sejak kemarin, Kamis (17/10), meskipun belum ditanda tangani oleh Presiden Joko Widodo. Sebab, sesuai Pasal 73 Ayat 2 UU Nomor 12/2011 disebutkan terhitung 30 hari sejak disahkan sebuah UU otomatis berlaku.

Sikap Jokowi yang acuh terhadap desakan masyarakat yang meminta pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) menunjukkan keberpihakannya bukan kepada rakyat.

Demikian diungkapkan Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komaruddin saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Jumat (18/10).

"Jokowi pro ke partai koalisi yang telah mendukungnya. Pro ke elite. Pro kepada mereka yang selama ini memainkan anggaran negara," tegas Ujang.

Di sisi lain, sikap diam Jokowi ini juga dinilai ingin mendapat legitimasi dari masyarakat bahwa seolah-olah berada di tengah-tengah dengan tidak menyetujui UU dan belum menerbitkan Perppu.  

"Bisa saja Jokowi ingin main aman. Tidak ingin disalahkan oleh publik. Karena jika tanda tangan, secara politik akan dianggap oleh masyarakat Jokowilah yang memiliki andil menyetujui dan mengesahkan UU KPK. Yang itu dianggap melemahkan dan membunuh KPK," kata Ujang.

Kendati demikian, lanjut Ujang, soal disetujui atau tidak, intinya Jokowi tidak mendengarkan desakan dari masyarakat yang meminta presiden membatalkan UU KPK yang bermasalah itu dengan menerbitkan Perppu.

"Ditanda tangan atau tidak, UU KPK telah disahkan dan berlaku. Ketika rakyat menolak UU KPK hasil revisi tersebut, harusnya presiden cepat mengeluarkan Perppu KPK," demikian Ujang.
EDITOR: AGUS DWI

Kolom Komentar


Video

Viral Tenaga Medis Keluar Dengan APD Lengkap Sambil Teriak "Kami Capek, Kami Capek"

Jumat, 22 Mei 2020
Video

Habib Umar Assegaf dan Satpol PP Asmadi Saling Memaafkan

Sabtu, 23 Mei 2020
Video

Rekaman CCTV Kecelakaan Pesawat Pakistan di Pemukiman Padat Penduduk

Sabtu, 23 Mei 2020

Artikel Lainnya

Soal Kebijakan The New Normal, Nasir Djamil: Jangan-jangan Upaya Tak Langsung Menuju Herd Immunity
Politik

Soal Kebijakan The New Norma..

26 Mei 2020 18:50
Jokowi Akan Berlakukan The New Normal Covid-19, Fadli Zon: Bisa Jadi Bencana Baru
Politik

Jokowi Akan Berlakukan The N..

26 Mei 2020 17:52
Isu Reshuffle Kabinet Merebak, Pengamat: Melihat Kematangan RR, Tidak Berlebihan Jika Gusur Sri Mulyani
Politik

Isu Reshuffle Kabinet Mereba..

26 Mei 2020 17:26
Terbitkan Maklumat Demokrasi, Adhie Massardie: Arogansi Kekuasaan Harus Dihentikan
Politik

Terbitkan Maklumat Demokrasi..

26 Mei 2020 16:45
Akumindo Senang Erick Thohir Buka Peluang UMKM Kerjakan Proyek BUMN
Politik

Akumindo Senang Erick Thohir..

26 Mei 2020 16:26
Gerindra: The New Normal Harus Didukung Oleh Semua Lapisan Masyarakat
Politik

Gerindra: The New Normal Har..

26 Mei 2020 15:52
Berkilah Tahun Ajaran Baru Di Tangan Gugus Tugas, Nadiem Diminta Tegas Lindungi Siswa Dari Ancaman Covid-19
Politik

Berkilah Tahun Ajaran Baru D..

26 Mei 2020 15:46
Menuju Fase New Normal, Jokowi Buka Kemungkinan Terapkan Protokol Kesehatan Ketat Di Banyak Wilayah
Politik

Menuju Fase New Normal, Joko..

26 Mei 2020 15:30