Pengamat: Hindari Saudagar Politik Duduk Di Kementerian Strategis

Pengamat politik anggaran dari Indonesia Budget Center (IBC), Arif Nuralam mengatakan, jika memang Erick pernah mengeluarkan pernyataan seperti itu, maka dia harus konsisten dengan janjinya.

"Seseorang yang antara perkataan dan sikap berbeda ini menguatkan bahwa sosok yang tidak konsisten, dan integritasnya dipertanyakan," ujar Arif, di Jakarta, Jumat (18/10).

Kementerian BUMN, lanjut Arif, adalah kementerian strategis. Selama ini, Kementerian BUMN cenderung digunakan sebagai ATM dana partai dan kelompok tertentu.

"Maka sulit diharapkan BUMN hadir sebagai public good dan public services dalam mendorong percepatan kesejahyeraan rakyat, kalau terus jadi perahan partai atau kelompok tertentu," ungkapnya.

Agar BUMN dikelola lebih baik ke depan seharusnya dipimpin oleh orang profesional atau praktisi yang punya rekam jejak semangat anti korupsi.

"Mengapa ini penting? Agar Kementerian BUMN tidak dijadikan tempat berkumpul para rent seeker oleh elit parpol atau elit penguasa," ucap Arif dalam keterangan tertulis.

Karena itu, katanya, Jokowi harus berani tegas. Jokowi sebaiknya menghindari para saudagar yang berpolitik untuk duduk di Kementerian BUMN.

"Ini penting disamping untuk menghindari konflik kepentingam, juga para saudagar tidak berlindung di ketiak para pengambil kebijakan untuk menjalankan mesin usahanya yang akhir berujung rusaknya sumber daya alam dan negeri tercinta oleh mereka," ujarnya.

Memang, pengusaha diperlukan dalam mempercepat perubahan. Namun jangan kemudian dia menciptakan bahkan memperkuat oligarki kekuasaan terssebut.

"Ini yang harus dipertimbangkan matang oleh Presiden Jokowi," demikian Arif Nuralam.