Halal Institute: BPJPH Harus Percepat Diklat Auditor Dan Penyelia Halal

Ketua Harian Halal Institue Sd Arifin/RMOL

Jaminan Produk Halal (JPH) telah diberlakukan tanggal 17 Oktober 2019 sesuai dengan amanat UU No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH).

Sejak 17 Oktober 2019 para pelaku usaha sudah bisa mendaftarkan diri ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Kanwil Kemenag Provinsi dan Kabupaten, juga MUI Provinsi dan Kabupaten.

Dengan pemberlakuan ini maka Indonesia masuk tahap transisi menuju mandatory JPH. Disebut transisional karena cakupan kerja JPH demikian luas dan kompleks. Baik dalam UU JPH maupun PP Nomor 31 tentang Penyelenggaraan JPH ini disebutkan bahwa penyelenggaraan JPH secara bertahap dimulai dari makanan dan minuman.  

Apalagi dengan terbitnya  PMA Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan JPH semakin mengokohkan pelaksanaan JPH di Indonesia.

Meskipun demikian, masih terdapat kekurangan, yakni persoalan tarif atau biaya sertifikat halal yang belum dikeluarkan oleh Menteri Keuangan RI.

Ditemui setelah memberikan materi sosialisasi halal untuk pelaku usaha mikro dan kecil binaan PT PNM sinergi dengan Dewan Masjid Indonesia di Masjid Islamic Center, Koja Jakarta Utara, Ketua Harian Halal Institute, H. SJ Arifin berpendapat bahwa masalah tarif sertifikat ini prioritas yang harus segera diselesaikan oleh Kemenkeu.

“Jangan karena saat ini Menteri Keuangan sudah tidak ada, dalam proses pergantian, kemudian persoalan tarif sertifikat halal ini diabaikan. Kita ingin itu jadi prioritas pertama Menteri Keuangan yang besok dilantik. Ini sangat urgen,” tegas Arifin.

Selanjutnya menyangkut hal-hal prioritas yang harus dikerjakan BPJPH dalam masa transisi ini, Arifin menjelaskan tentang pentingnya lembaga pemeriksa halal (LPH).

“Fokus adalah jumlah LPH. Saat ini hanya ada LPPOM MUI. Itu sangat kurang. LPH-LPH yang lain harus disegerakan akreditasinya,” tandas Arifin.

Selain itu, hal lain yang mendesak adalah auditor dan penyelia halal. “LPH kan harus punya auditor. BPJPH harus memprioritaskan melatih calon auditor sebanyak mungkin. Ujung tombak pemeriksaan halal itu kan auditor,”. tambahnya.

Hal itu juga menyangkut penyelia halal yang harus dimiliki oleh pelaku usaha. Rekrutmen dan Diklat  penyelia halal juga harus disegerakan.

“InsyaAllah jika BPJPH mempercepat dan menggandakan diklat auditor dan penyelia halal, maka kita memiliki sumber daya yang cukup sebagai ujung tombak JPH di lapangan,” pungkas Arifin.

Kolom Komentar


Video

Sosok Mayat Mengapung di Sungai Gegerkan Warga Grobogan

Minggu, 22 November 2020
Video

Laporkan Rektor ke KPK, Frans Josua Napitu Dirumahkan oleh UNNES

Senin, 23 November 2020
Video

Copot Baliho Habib Rizieq Tak Berizin oleh Satpol PP Kota Semarang

Senin, 23 November 2020

Artikel Lainnya

Malik Ruslan: Pemberantasan Korupsi Terjebak Politik Saling Amputasi Di Kalangan Elit
Politik

Malik Ruslan: Pemberantasan ..

30 November 2020 05:34
LP3ES: Begitu Mudah KPK Tangkap Menteri KKP, Tapi Begitu Susah Tangkap Harun Masiku
Politik

LP3ES: Begitu Mudah KPK Tang..

30 November 2020 04:40
Gus Yaqut: Tak Peduli Yang Langgar Itu Habaib Atau Banser, Harus Tindak Tegas!
Politik

Gus Yaqut: Tak Peduli Yang L..

30 November 2020 03:35
Dapat Dukungan Ustaz Abdul Somad, Akhyar Nasution Tegaskan Talak Tiga Dengan PDIP
Politik

Dapat Dukungan Ustaz Abdul S..

30 November 2020 03:22
Singgung Agus Rahardjo, LP3ES: Ternyata Masih Ada Secercah Embun Di Tengah Kemarau Panjang Di KPK
Politik

Singgung Agus Rahardjo, LP3E..

30 November 2020 02:07
Insiden Kekerasan Sigi, Pemuda Muhammadiyah Minta Negarawan Turun Gunung Dinginkan Suasana
Politik

Insiden Kekerasan Sigi, Pemu..

30 November 2020 01:36
Disampaikan Sekretaris Pribadi, Ketum PB NU Said Aqil Siroj Positif Covid-19
Politik

Disampaikan Sekretaris Priba..

30 November 2020 01:14
Muhamad: Saya Lebih Suka Menampung Aspirasi Anak Muda Daripada Mendikte
Politik

Muhamad: Saya Lebih Suka Men..

30 November 2020 00:59