Syaroni: Sudah Tepat Jokowi Tendang Luhut Dari Kabinet

Luhut B. Pandjaitan/Net

Presiden Joko Widodo baru akan mengumumkan seluruh jajaran menteri kabinetnya besok, Rabu (23/10). Belum jelas siapa saja yang bakal dipilih sebagai pembantu, namun sebagian nama calon sudah mulai terungkap, kemarin mereka dipanggil ke Istana, sebut saja Mahfud MD, Nadiem Makarim, Erick Thohir bahkan Prabowo Subianto.

Menyikapi hal tersebut, Ketua Presidium Perhimpunan Masyarakat Madani (Prima), Syaroni megapresiasi langkah Jokowi yang mencari nama-nama baru untuk duduk sebagai menteri.

Meski demikian, Syaroni mengingatkan agar langkah positif itu konsisten sampai nanti pengumuman dilakukan Presiden.

"Diharapkan Jokowi konsisten menghadirkan figur-figur baru. Kalau pun tetap mempertahankan figur lama haruslah yang terbukti konstribusinya. Figur lama yang hanya menjadi beban harus disingkirkan," kata Syaroni dalam perbincangan dengan Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (22/10).

Syaroni mengatakan, di antara figur lama yang harus diganti adalah Luhut Binsar Pandjaitan, yang dalam Kabinet Kerja I pernah menjabat sebagai Kepala KSP, Menko Polhukam, dan Menko Kemaritiman.

Menurutnya, rekam jejak Luhut selama bercokol di kabinet lebih banyak merugikan. LBP, ujar Syaroni, selalu menawarkan solusi yang melibatkan China untuk mengatasi permasalahan bangsa. Misalnya yang teraktual, dalam kasus tekornya BPJS Kesehatan, LBP menawarkan asuransi China.

Selain itu, masih menurut Syaroni, LBP juga terlihat mementingkan bisnisnya sendiri. Awal tahun 2018, LBP meresmikan gedung mewahnya Sopo Del Tower di kawasan Mega Kuningan Jakarta. Tidak sampai di situ, publik dikejutkan dengan kepindahan kantor Pertamina ke gedung milik LBP.

Sulit untuk tidak menyimpulkan kepindahan kantor Pertamina ke Sopo Del Tower ada intervensi kekuasaan di baliknya.

"Bisnis LBP boleh moncer. Punya gedung super mewah. Punya penyewa yang bonafid sekelas BUMN Pertamina. Namun kondisi suram terlihat pada bidang kerja kemaritiman yang diembannya," katanya.

Kemudian, lanjut Syaroni, salah satu yang menjadi cacat Luhut dalam pemerintahan yakni keputusan impor garam. Menurut Syaroni, Indonesia yang merupakan pemilik pantai terpanjang kedua di dunia tak sepantasnya impor garam.

Kegagalan lainnya, Luhut juga dinilai gagal mewujudkan tol laut, gagal meningkatkan produksi minyak dan gas, kunjungan wisatawan asing masih di bawah Thailand, Malaysia dan Singapura dan gagal fokus pada bidang kerjanya, karena LBP gemar mengurusi bidang kementerian lainnya.

"Sudah tepat kiranya jika Presiden Jokowi menendang LBP dari pusaran kekuasaan," demikian Syaroni.
EDITOR: AZAIRUS ADLU

Kolom Komentar


Video

Nadiem Minta Maaf, Berharap Muhammadiyah, NU, dan PGRI Bergabung Program POP

Selasa, 28 Juli 2020
Video

Jokowi: Saya Tidak Tahu Sebabnya Apa, Minggu-minggu Terakhir Ini Masyarakat Khawatir Covid-19

Senin, 03 Agustus 2020

Artikel Lainnya

Antisipasi Jurang Resesi, PKB Desak Jokowi Segera Normalisasi Anggaran Kementan Dan KKP
Politik

Antisipasi Jurang Resesi, PK..

07 Agustus 2020 05:57
Antisipasi Kehilangan Kepercayaan Rakyat, Jokowi Disarankan Segera Tepati Janji Politiknya
Politik

Antisipasi Kehilangan Keperc..

07 Agustus 2020 05:33
Yahya Cholil Staquf Sebut NU Ikut POP Kemendikbud, LP Ma'arif: Kami Tidak Tahu Menahu
Politik

Yahya Cholil Staquf Sebut NU..

07 Agustus 2020 02:18
Bertemu Internal Dengan Fraksi Demokrat, AHY Bahas Situasi Nasional Terkini
Politik

Bertemu Internal Dengan Frak..

07 Agustus 2020 01:09
Jokowi Terbitkan Inpres Pelanggar Protokol Kesehatan, DPR: Sanksi Harus Mendidik Dan Ada Efek Jera
Politik

Jokowi Terbitkan Inpres Pela..

07 Agustus 2020 00:22
KH Yahya Cholil Staquf Sebut NU Tetap Ikut POP Kemendikbud
Politik

KH Yahya Cholil Staquf Sebut..

06 Agustus 2020 23:54
Indef: Minus 5,32 Persen Saat Pandemik Corona Mengkonfirmasi Struktur Ekonomi Era Rezim Jokowi Rapuh
Politik

Indef: Minus 5,32 Persen Saa..

06 Agustus 2020 23:14
Ekonom Prediksi Perekonomian Nasional Akan Membaik Di Kuartal III
Politik

Ekonom Prediksi Perekonomian..

06 Agustus 2020 22:34