PKS Jadi Oposisi Bagi Pemerintah Pusat, Di Daerah Belum Tentu

Hal itu diungkapkan Ketua DPC PKS Kabupaten Bandung Barat, Rismanto, saat dihubungi Kantor Berita RMOLJabar, Sabtu (26/10).

"Berdasarkan logika koalisi dan oposisi, hanya berlaku pada level pusat, yakni kekuasaan di eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sehingga urusan politik tidak akan berdampak ke daerah," katanya.

Rismanto menambahkan, konstelasi politik di daerah berbeda dengan di tingkat nasional. Seperti halnya di Kabupaten Bandung Barat.

Apalagi banyak kader PKS yang jadi pemegang tampuk kekuasaan pemerintahan. Atau setidaknya pengusung kepala daerah yang sedang berkuasa.

"Saya rasa di daerah tidak akan berpengaruh terhadap koalisi atau oposisi di suasana politik di tingkat Bandung Barat atau mungkin Provinsi Jawa Barat secara umum," demikian Rismanto.