Lindungi Petani Saat Panen Raya, PKB Dorong Agus Suparmanto Perkuat Resi Gudang

Sekretaris Bidang Pemberdayaan Desa dan Pertanahan DPP PKB, Zainul Munasichin berujar, selain kebijakan soal pembatasan impor pangan, perlindungan petani juga sebetulnya dapat dilakukan oleh Menteri Perdagangan melalui Sistem Resi Gudang.

Menurut Zainul, selama ini Kemendag belum maksimal menjadikan Resi Gudang sebagai instrumen untuk memproteksi para petani dari anjloknya harga komoditas pertanian saat panen raya.

Sistem Resi Gudang adalah sistem pembiayaan berjangka dengan jaminan komoditas pertanian yang dirupakan melalui surat berharga Resi Gudang. Sistem ini sudah diatur melalui UU 9/2006 sebagaimana diubah menjadi UU 9/2011 tentang Sistem Resi Gudang, kemudian diperkuat melalui PP 1/2016.

"Undang-undangnya ada, PP-nya ada,  Peraturan Menterinya ada. Kelembagaan yang khusus menangani ini juga ada yaitu Badan Pengawas Perdangangan Berjangka Komiditi (Bappebti), ada di bawah koordinasi Menteri Perdagangan," jelasnya.

Zainul menjelaskan, dengan sistem resi gudang, saat para petani panen raya tidak perlu terburu-buru melepas hasil panennya. Jika mereka membutuhkan biaya untuk kebutuhan rumah tangga atau untuk memulai musim tanam baru, mereka bisa menjaminkan komoditas pertaniannya untuk mendapatkan pembiayaan jangka pendek.

Ketika harga komoditas sudah membaik, lanjut Zainul, barulah komoditas itu dilepas. Dampaknya, akan meningkatkan ketahanan dan kedaulatan petani.

Selain itu, para petani tidak akan menjadi korban para tengkulak yang selalu memanfaatkan anjloknya harga komoditas saat panen raya.

"Kemendag bisa bekerjasama dengan Kemendes untuk menghidupkan lagi dan merevitalisasi lumbung-lumbung desa untuk menopang sistem ini," ujarnya.

Terkait siapa yang membiayai, menurut Zainul, bisa dilakukan kerjasama antara BUMDES dengan perbankan. BUMDES bisa menjadi penjamin dari validitas resi gudang yang diterbitkan oleh pengelola lumbung desa.

“Dananya dari perbankan dengan skema bunga rendah seperti skema KUR,” pungkasnya.