Soal Lem Aibon Rp 82 M, Pengamat: PSI Tampar Muka Sendiri

Anies Baswedan temukan kelemahan dalam sistem e-budgeting/RMOL

Upaya Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk mempermalukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melalui pengungkapan sederet anggaran aneh dalam APBD DKI 2020 ternyata gagal total.

Ibaratnya, PSI menampar mukanya sendiri. Karena para penggawa Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta kebanyakan merupakan tim Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang ikut dalam pembuatan sistem komputerisasi terintegrasi. e-budgeting dan e-katalog.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Indonesian for Transparency and Akuntabillity (Infra) Agus Chairudin melalui keterangan tertulisnya kepada Kantor Berita RMOLJakarta, Kamis (31/10).

"Pembuatan sistem komputerisasi terintegrasi e-budgeting dan e-katalog digawangi Tim Ahok yang berada di luar struktur Pemprov DKI," kata Agus.

Menurut Agus, kelemahan-kelemahan sistem e-katalog inilah yang memicu berulangnya kisruh Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dan RAPBD.

Kata Agus, apabila PSI benar-benar komitmen melakukan transparansi dan akuntabilitas publik berdasarkan peraturan hukum, mereka harus lebih dulu memahami sistematika penyusunan KUA-PPAS dan RAPBD.

"PSI jangan asal bunyi," tegas Agus.

Sebelumnya, Anies Baswedan membeberkan kelemahan sistem pengadaan elektronik atau e-budgeting yang diterapkan Ahok pada 2015.

Menurut Anies, sistem e-budgeting, memiliki kelemahan teknis, di mana Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI mau tak mau harus mengisi semua komponen penganggaran secara spesifik sekalipun belum ada pembahasan dengan DPRD.

"Kegiatan sudah ditentukan, misalnya pameran atau pentas musik. Itu ada rekening dan komponen. Misalnya, nilainya Rp 100 juta. Nah, Rp 100 juta itu harus ada turunan komponen. Padahal yang dibutuhkan hanya kegiatannya dahulu, karena (ajuan anggaran) akan dibahas dengan Dewan," ujar Anies di Balai Kota DKI, Rabu (30/10).

Anies menyalahkan e-budgeting, atas masuknya ajuan janggal ke usulan APBD DKI 2020. Menurut Anies, karena e-budgeting tidak sempurna, ajuan janggal seperti pengadaan lem Aibon hingga Rp 82 miliar, bisa masuk ke APBD.

"Ini ada problem sistem, yaitu sistem digital (e-budgeting) tapi tidak smart," ujar Anies.

Diketahui, PSI mengklaim menemukan banyak kejanggalan dalam APBD DKI 2020. Heboh soal anggaran pembelian lem Aibon sebesar Rp 82 miliar hanya satu di antara kejanggalan tersebut.

Anggota DPRD DKI dari Fraksi PSI, William Aditya Sarana, menyatakan telah menemukan banyak anggaran janggal dalam APBD DKI 2020. Misalnya anggaran pembelian pulpen sebesar Rp 124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur.

Selain itu ada juga pembelian 7.313 unit komputer dan beberapa unit server senilai Rp 121 miliar. PSI juga menemukan anggaran sebesar Rp 66 miliar untuk alat penyimpanan data (storage) di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.
EDITOR: AGUS DWI

Kolom Komentar


Video

Jasad ABK WNI Ditemukan di Frezeer Kapal China

Jumat, 10 Juli 2020
Video

Waspada!! Gunung Merapi Menggelembung

Sabtu, 11 Juli 2020

Artikel Lainnya

Anies Kemungkinan Tarik Rem Darurat, Ini Kata Politikus Gerindra
Politik

Anies Kemungkinan Tarik Rem ..

14 Juli 2020 12:45
Jokowi: Yang Tidak Patuhi Protokol Kesehatan Bisa Didenda Hingga Pidana
Politik

Jokowi: Yang Tidak Patuhi Pr..

14 Juli 2020 12:26
Lonjakan Kasus Corona Di Ibukota Bukan Karena Lemahnya Pengawasan, Politikus Gerindra Beberkan Faktor Penyebabnya
Politik

Lonjakan Kasus Corona Di Ibu..

14 Juli 2020 12:22
Menkes Ubah Istilah ODP-PDP-OTG, Pimpinan DPR: Yang Lebih Penting Jaga Ketat Protokol Kesehatan
Politik

Menkes Ubah Istilah ODP-PDP-..

14 Juli 2020 12:18
Wacana Hukuman Kurungan Bagi Warga Jabar Yang Tak Pakai Masker Terkesan Jadi Kriminalisasi
Politik

Wacana Hukuman Kurungan Bagi..

14 Juli 2020 12:09
Presiden Bakal Bubarkan 18 Lembaga, Pimpinan DPR: Memang Ada Lembaga Negara Yang Lambat
Politik

Presiden Bakal Bubarkan 18 L..

14 Juli 2020 11:34
Prediksi Corona Meleset, Natalius Pigai Ragu Jokowi Punya Reputasi Sebagai The Real Presiden
Politik

Prediksi Corona Meleset, Nat..

14 Juli 2020 11:10
Jokowi
Politik

Jokowi Koreksi Puncak Corona..

14 Juli 2020 10:56