Bukan tanpa alasan, desakan ini muncul lantaran adanya temuan pakar ekonomi Asing yang menilai angka pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak sesuai dengan angka dari BPS.
Peneliti Founding Fathers House, Dian Permata mengatakan, BPS merupakan satu-satunya lembaga yang dipercaya sebagai rujukan para lembaga maupun Kementerian untuk menunjang kebijakan.
Namun, jika BPS salah menilai data akan berdampak kepada target pertumbuhan ekonomi yang diharapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Harus dibongkar itu rezim di BPS, harus cepat diganti," tegas Dian Permata kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (7/11).
Dian menambahkan, orang-orang lama di BPS harus diganti dengan orang yang bisa dipercaya.
"Ganti dengan orang memang yang bisa dipercaya sama Jokowi untuk menunjang 5 persennya janji-janjinya pak Jokowi itu, harus dibongkar, harus diganti, andaikan ya salah menafsirkan angka dalam 5 tahun terakhir," paparnya.
Bahkan, lanjut Dian, diduga terjadinya defisit pada BPJS Kesehatan juga diakibatkan dengan ketidak sinkron antara data
real penerima bantuan dengan data di BPS.
"Mau
gak mau Jokowi ya harus intervensi ke dalam, ganti dengan tim dia, karena ini periode kedua, Pak Jokowi harus menunjukkan performanya. Data BPS itu kan data rujukan semua kelembagaan," pungkasnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: