Larangan Cadar Dan Celana Cingkrang Sah-sah Saja, Tapi Buat Aturan Dulu

Karman BM (kanan)-Ali Sodikin (tengah)/Net/Net

Wacana pelarangan cadar dan celana cingkrang bagi ASN di lingkungan instansi pemerintahan menuai polemik. Wacana tersebut kali pertama dilontarkan Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi.

Direktur Al Mentra Nusantara Karman BM mengatakan, apa yang dilontarkan Menag sebenarnya tidak salah. Namun, harusnya ada terlebih dahulu peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara berpakaian bagi ASN, sebelum ada pelarangan menggunakan cadar dan celana cingkrang.

"Cadar dan celana cingkrang itu merupakan sesuatu yang furuk dalam agama. Ada yang mensunnahkan dan ada yang mewajibkan. Dan kalau ada peraturan (tata cara berpakaian cadar dan celana cingkrang) itu sah-sah saja," ujar Karman saat menjadi narasumber diskusi "Radikalisme Di Periode Ke-2 Kepemimpinan Jokowi" di kantor Rumah Demokrasi, Rawamangun, Jakarta Timur, Jumat (8/11).

Menurut Karman, jika nanti pemerintah mengeluarkan aturan tata cara berpakaian maka hal tersebut harus dipatuhi oleh ASN, khususnya bagi ASN selama bekerja di instansi pemerintahan. Aturan tersebut sama saja denga aturan persyaratan rekrutmen CPNS.

"Kalau ada peraturan, itu sah-sah saja. Apa bedanya dengan aturan persyaratan rekrutmen CPNS. Bercadar dan bercelana cingkrang atau tidak, itu kan tidak membatalkan keimanan seseorang. Kalau mau pakai di rumah saja, kalau di kantor ikuti aturan," tukas dia.

Pembicara lain, akademisi Ali Sodikin menegaskan bahwa seseorang yang menggunakan cadar dan celana cingkrang tidak boleh dijustifikasi sebagai orang yang terpapar radikalisme. Disebutkan, tidak ada hubungan radikalisme dangan cadar maupun celana cingkrang.

"Tapi potensi radikalisme itu ada di situ karena ciri-ciri radikalisme itu bersifat ekslusif. Dan orang bercadar itu cenderung ekslusif dan tertutup," kata Ali.

Radikalisme, Ali menyebutkan tidak hanya berada dalam konteks agama. Tapi, istilah tersebut juga ada pada semua hal, seperti budaya, politik dan ekonomi. Menurutnya, radikalisme dipengaruhi banyak faktor. Dia mendefinisikan radikalisme sebagai sebuah upaya perjuangan yang menggunakan kekerasan.

"Tapi radikal itu bukan produk agama. Tapi agama sering dipakai. Dan BNPT mengatakan radikalisme itu menggunakan idiom-idiom agama," katanya.

Ali kemudian meminta masyarakat tidak putus asa mengkritik pemerintah dalam sektor perekonomian. Dia mengatakan, perlu gerakan radikal untuk menumbuhkan sektor ekonomi nasional.

"Kalau mengkritik Jokowo jangan sisi agamanya, tapi lebih kepada pertumbuhan ekonimi. Kenapa pertumbuhan ekonomi hanya 5 persen. Tim ekonominya juga itu-itu saja. Dan cukai rokok akan naik, BPJS, tol dan listrik juga akan naik," pungkasnya.

Kolom Komentar


Video

BREAKING NEWS: Pasar Cepogo Boyolali Terbakar

Kamis, 17 September 2020
Video

Menguji Erick Thohir dan Jokowi, Kejanggalan Pertamina Gamblang Diurai Ahok

Jumat, 18 September 2020

Artikel Lainnya

Peringatan Muhammadiyah: Elite Jangan Manfaatkan Pandemi Covid-19 Sebagai Komoditas Politik
Politik

Peringatan Muhammadiyah: Eli..

21 September 2020 12:55
Terjangkit Covid-19, Menag Fachrul Razi Jalani Karantina Di Rumah Sakit
Politik

Terjangkit Covid-19, Menag F..

21 September 2020 12:47
Pilkada Bisa Jadi Awal Keretakan Jokowi Dengan NU Dan Muhammadiyah
Politik

Pilkada Bisa Jadi Awal Keret..

21 September 2020 12:45
Ben Bland: Kontradiksi Jokowi Bikin Investor Hingga Kelompok Akademisi Bingung
Politik

Ben Bland: Kontradiksi Jokow..

21 September 2020 12:39
Andi Arief: Ada Sinyal Hanya 31 Persen Partisipasi Pemilih, So?
Politik

Andi Arief: Ada Sinyal Hanya..

21 September 2020 12:29
Keadaan Mendesak, Muhammadiyah Desak Jokowi Terbitkan Perppu Penundaan Pilkada
Politik

Keadaan Mendesak, Muhammadiy..

21 September 2020 12:26
Muhammadiyah Minta Presiden Evaluasi Penanganan Covid-19, Bila Diperlukan Ambil Alih Dan Pimpin Langsung
Politik

Muhammadiyah Minta Presiden ..

21 September 2020 12:13
Dukung Keluarga Jokowi, Saiful Anam: Kemungkinan Untuk Mengamankan Gerindra Dan Bisnis Sandiaga
Politik

Dukung Keluarga Jokowi, Saif..

21 September 2020 12:05