Namun demikian, Dewas KPK dapat disalahgunakan apabila semua anggotanya merupakan pendukung Presiden Joko Widodo saat pilpres yang lalu.
Ketua Umum Jaringan Intelektual Muda Islam (JIMI) Don Zakiyamani mengatakan, jangan sampai tujuan mencegah
abuse of power malah menciptakan
abuse of power lainnya. Jangan sampai Dewas KPK menjadi alat kekuasaan, dan melindungi orang-orang berkuasa dari kasus korupsi.
"Jangan pula Dewas KPK menjadi kelompok yang menstir KPK. Siapa yang boleh ditangkap dan siapa yang tidak boleh ditangkap," ujar Don Zakiyamani kepada redaksi, Senin (11/11).
Dewas KPK harusnya mencegah melakukan tindakan tebang pilih bukan malah sebaliknya.
"Kita tidak ingin KPK menjadi 'boneka' Dewas dan Dewas menjadi 'boneka' kekuasaan. Kita tidak ingin Dewas menjadi oligarki baru dalam sistim hukum maupun politik Indonesia," terang Don Zakiyamani.
Dia mengajak mahasiswa mengawal proses pembentukan Dewas KPK. Gerakan mahasiswa tampak sudah kembali kendur, tentu saja sangat berbahaya bagi demokrasi Indonesia. Para mafia hukum dan politik akan terus melobi Jokowi agar rekomendasi mereka dijadikan bahan pertimbangan.
Dengan kewenangan yang tinggi, Dewas KPK akan menjadi lembaga rebutan bagi para politisi. Terutama mereka yang sedang berkuasa.
"Meski nantinya anggota Dewas merupakan tokoh kredibel, namun siapa dapat menjamin mereka tidak dijadikan alat kekuasaan untuk menghabisi lawan-lawan politik sekaligus menyelamatkan kawan politik dari jeratan hukum," demikian Don Zakiyamani.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: