Aksi ini mereka lakukan menyikapi polemik penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2020.
"Kami dari SPRI Jakarta datang ke sini untuk mempertanyakan komitmen Gubernur dan DPRD terkait keberpihakannya untuk mensejahterahkan rakyat miskin," ungkap Sekjen SPRI, Dika Moehammad saat ditemui di sela aksi demonstrasi.
Ketidakseriusan ini menurut pihak SPRI dapat terlihat dalam dua permasalahan.
Pertama, belanja APBD DKI Jakarta tahun 2019 untuk program perlindungan sosial rakyat miskin mengalami penurunan. Kedua, berdasarkan postur keuangan (APBD) Pemprov DKI Jakarta yang sesungguhnya memiliki kemampuan membiayai bantuan sosiat rakyat miskin.
Selain itu, rendahnya komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat miskin, kata Dika, jelas bertentangan dengan janji untuk memajukan kota dan membahagiakan warganya.
"Bagaimana mungkin kota Jakarta bisa maju dan bahagia warganya, bila masih ada ratusan ribu keluarga miskin yang belum mendapatkan bantuan sosial dan jaminan untuk dapat tumbuh sejahtera," tegasnya.
Berdasarkan temuan pemborosan dalam rancangan APBD DKI Jakarta tahun 2020, mereka mendesak untuk mengalihkan anggaran tersebut menjadi bantuan sosial rakyat miskin.
"Lalu jaminan sosial untuk seluruh rakyat miskin Jakarta dan libatkan rakyat miskin dalam perencanaan dan penggunaan anggaran secara partisipatif dan transparan," katanya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Sejumlah masa yang tergabung dalam Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Rabu (13/11). 
