Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja Edhy di Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
Dalam sambutannya, Menteri Edhy menyebut, PSDKP tak bisa sendiri dalam menjalankan peran pengawasan. PSDKP perlu bantuan berbagai pihak lainnya seperti TNI Angkatan Laut, Polisi Perairan (Polair), Badan Keamanan Laut (Bakamla), dan Kejaksaan.
“Tugas pengawasan ini bukanlah tugas mudah karena anda harus menyatukan tujuan. Kita perlu membangun komunikasi di setiap sektor karena kita tidak akan bisa menjaga laut sendirian,†tuturnya.
Meskipun melakukan fungsi pengawasan, PSDKP juga memiliki peran sangat penting untuk menciptakan iklim usaha kelautan dan perikanan yang kondusif.
Untuk itu, Edhy berpesan agar petugas di lapangan melakukan penertiban dengan cara-cara yang baik kepada nelayan.
"Jika terdapat pelanggaran, agar nelayan diberi pembinaan melalui pendekatan yang baik. Sebaliknya, jika pelanggaran dilakukan oleh para pencuri ikan asing, petugas harus menindak tegas," katanya.
Potensi sumber daya ikan yang melimpah dan tersebar di seluruh wilayah pengelolaan perikanan (WPP) Indonesia harus dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan nelayan dan stakeholder kelautan dan perikanan lainnya.
Makan peran pengawasan yang dijalankan PSDKP di setiap daerah menjadi sangat penting. "PSDKP merupakan garda terdepan dalam mengawal dan menjaga sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia," demikian Edhy.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: