MPR Bandingkan Rencana Pengangkatan Ahok Dengan Peraturan KPU

"Salah satunya menyangkut masalah integritas, behavior juga merupakan pertimbangan," ujar Wakil Ketua MPR Syarif Hasan di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/11).

Syarif mengingatkan bahwa seluruh pejabat negara harus memiliki integritas. Bukan dipilih berdasarkan kedekatan tertentu.

"Tak boleh hanya karena pertimbangan dia dari pendukung saya, ataupun dari partai saya atau darimanapun," jelasnya.

Politisi senior Demokrat itu mencontohkan dalam tahapan Pilkada, dimana KPU mengusulkan mantan narapidana korupsi, narkoba dan kejahatan seksual dilarang ikut berkompetisi.

Kata dia, hal yang sama juga bisa dilakukan pada penunjukan pejabat negara. Rekam jejak yang berkaitan dengan integritas harus diperhatikan.

"Kalau saja pilkada diberlakukan demikian, itu menjadi contoh bahwa KPU sangat memperhatikan faktor-faktor yang mendapatkan perhatian dari masyarakat," tukasnya.

Selain pernah dipidana kasus penistaan agama, Ahok juga berpeluang dijerat dalam kasus dugaan korupsi, seperti kasus pembangunan RS Sumber Waras Jakarta Barat, kasus sengketa lahan Taman BMW Jakarta Utara, kasus reklamasi di pantai utara Jakarta, kasus korupsi pengadaan bus Transjakarta, dan kasus sengketa lahan di Cengkareng Jakarta Barat.