Indonesia Dan Malaysia Bisa Perang Gara-gara Batas Wilayah

Ilustrasi Perbatasan/Net

Negosiasi batas negara Indonesia dan Malaysia masih menjadi PR untuk pemerintah. Dua negara yang bersebelahan ini pernah mengalami ketidakharmonisan akibat batas negara yang berlarut-larut yang akhirnya membuat Indonesia harus merelakan wilayahnya.

Direktur Topografi Angkatan Darat Brigjen Asep Edi Rosidin mengingatkan pemerintah Indonesia dan Malaysia agar tidak berlarut-larut dalam menyelesaikan negosiasi batas negara ini.

Peringatan ia berikan karena negosiasi yang tak segera diselesaikan bisa memicu masalah.

Menurutnya, ada tiga masalah yang bisa muncul dari negosiasi yang tak kunjung kelar tersebut.

Pertama, konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia.

"Kepastian hukum batas negara juga tidak ada. Ujung- ujungnya kalau nanti intensitas ketegangan semakin meningkat tidak menutup kemungkinan akan terjadi yang lebih parah lagi, seperti yang dulu, konfrontasi dan lain lain, terjadinya perang antar negara bertetangga," kata Asep saat konferensi pers di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (16/11).

Kedua, urusan sengketa bisa dibawa ke Mahkamah Internasional. Indonesia pernah kalah dalam sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan pada 2002 di jalur Mahkamah Internasional. Sehingga hasil pahit itu adalah Pulau Sipadan dan Ligitan menjadi bagian dari wilayah kedaulatan Kerajaan Malaysia.

"Kalau tidak selesai penyelesaian akan dibawa ke Mahkamah Internasional, di mana kalau di situ keputusan bukan di tangan kita tapi di tangan mereka (Mahkamah Internasional). Itu tidak bagus," katanya.

Ketiga, hambatan pembangunan di wilayah batas negara.

"Kalau dibiarkan tidak selesai berlarut-larut itu akan menimbulkan ketegangan. Di situ akan menimbulkan persaingan tidak sehat. kemudian pembangunan akan terkendala," kata Asep.

Saat ini pemerintah Indonesia dan Malaysia secara intensif melakukan Joint Working Group (JWG) untuk membahas masalah perbatasan tersebut.

"Jadi masalah telah didiskusikan selama 10 kali. Dengan diskusi intensif itu kesepakatan itu bisa dirasionalisasi dan batas bisa didefinisikan yang disepakati oleh kedua belah pihak," kata Asep.

Asep mengatakan saat ini Indonesia dan Malaysia telah memiliki pemahaman yang sama soal batas negara. Pemahaman mengacu pada peta perbatasan yang telah disepakati sejak zaman penjajahan Belanda-Inggris, konvensi 1891, perjanjian 1915, dan perjanjian 1928.
EDITOR: RENI ERINA

Kolom Komentar


Video

BREAKING NEWS: Pasar Cepogo Boyolali Terbakar

Kamis, 17 September 2020
Video

Menguji Erick Thohir dan Jokowi, Kejanggalan Pertamina Gamblang Diurai Ahok

Jumat, 18 September 2020

Artikel Lainnya

Pengamat: Pilkada Sebaiknya Dilanjutkan, Karena Bisa Jadi Instrumen Ngerem Resesi
Politik

Pengamat: Pilkada Sebaiknya ..

23 September 2020 18:50
Lanjutkan Kepemimpinan Risma, Eri Cahyadi Fokus Tuntaskan Kemiskinan Berbasis Data
Politik

Lanjutkan Kepemimpinan Risma..

23 September 2020 18:29
Fraksi PAN Sepakat Pilkada Dilanjutkan, Tapi Dengan Empat Syarat
Politik

Fraksi PAN Sepakat Pilkada D..

23 September 2020 18:24
KAMI Serukan Masyarakat Indonesia Turunkan Bendera Setengah Tiang Pada 30 September
Politik

KAMI Serukan Masyarakat Indo..

23 September 2020 18:06
Terganjal Keabsahan Ijazah, 1 Bapaslon Gagal Jadi Peserta Pilkada Merauke 2020
Politik

Terganjal Keabsahan Ijazah, ..

23 September 2020 17:53
Kasus Covid-19 Terus Meningkat, PAN Minta Jokowi Buka Opsi Tunda Pilkada
Politik

Kasus Covid-19 Terus Meningk..

23 September 2020 17:40
Sudirman Said: Kita Gak Punya Ruang Untuk Bicara Hal Lain, Karena Jargon Politik Mewarnai Seluruh Diskursus
Politik

Sudirman Said: Kita Gak Puny..

23 September 2020 17:40
Prihatin Kebangkitan Komunis, Presidium KAMI Surati Presiden Jokowi, Layangkan Tiga Tuntutan
Politik

Prihatin Kebangkitan Komunis..

23 September 2020 17:39