DPRD KKB Tegas Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Ilustrasi BPJS Kesehatan/Net

Defisit Anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang terus meningkat setiap tahun seharusnya bukan jadi tanggungjawab rakyat.

Maka dari itu, Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat (DPRD KBB), Bagja Setiawan menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan di wilayah mereka.

"Di KBB, saya nolak BPJS naik 100 persen! Dasarnya apa? Defisit? Defisit urusan pemerintahan pusat jangan masyarakat kecil jadi korban," ucapnya saat dihubungi Kantor Berita RMOLJabar melalui sambungan telepon, Sabtu (16/11).

Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, alasan kenaikan iuran BPJS Kesehatan tidak relevan. Pasalnya, standar pelayanan dari BPJS pun masih carut marut.

"Harusnya standar pelayanannya diperbaiki dulu sama BPJS. Masih banyak yang harus diperbaiki. Enak saja naikin premi tapi pelayanan begitu-begitu juga," ungkapnya.

Selain itu, pembayaran klaim BPJS Kesehatan terhadap Fasilitas Kesehatan (Faskes) di daerah banyak keterlambatan, sehingga berdampak pada pelayanan kesehatan masyarakat.

"Kalau pelayanan baik tentu masyarakat juga akan mengikuti sekalipun dinaikan preminya. Tentu tidak akan ada riak. Nah ini, pelayan masih carut marut, pembayaran klaim ke Faskes yang bekerjasama juga terlambat," paparnya.

Seperti diketahui, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan pada 24 Oktober 2019.

Melalui Perpres tersebut, iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan dinaikan preminya pada awal 2020 mendatang.

Kenaikannya berlaku untuk semua segmen. Mulai dari kelas 3 yang saat ini Rp 25.500 menjadi Rp 42 ribu per bulan, kelas 2 Rp 51 ribu menjadi Rp 110 ribu, kelas 1 semula Rp 80 ribu naik menjadi Rp 160 ribu.

Dengan adanya persetujuan presiden, melalui Bupati KBB, DPRD KBB melayangkan surat ke DPR RI untuk menolak kenaikan BPJS Kesehatan.

"Masyarakat menolak kenaikan BPJS. Kita pun sebagai wakil rakyat serta Pemerintahan Daerah sepakat menolak kenaikan BPJS di KBB," ujarnya.

Ditegaskan Bagja, menaikan iuran BPJS Kesehatan hanya akan menyengsarakan rakyat. Pasalnya, dengan premi yang saat ini ditetapkan, masih banyak masyarakat yang kesulitan untuk membayar setiap bulannya.

"Itu kan pelayanan dasar yang seharusnya menjadi kewajiban pemerintah terhadap rakyat. Pendidikan, IPM, daya beli, kesehatan itu kewajiban pemerintah, kok dibebankan ke rakyat," tukasnya.
EDITOR: AGUS DWI

Kolom Komentar


Video

FRONT PAGE | CATATAN KAMI, Dr Ahmad Yani

Jumat, 07 Agustus 2020
Video

RMOL World View | Di Balik Ledakan Lebanon Bersama Duta Besar RI untuk Lebanon, Hajriyanto Y Thohari

Jumat, 07 Agustus 2020

Artikel Lainnya

Pejabat Tinggi Pemprov Ramai-ramai Mundur, Ada Apa?
Politik

Pejabat Tinggi Pemprov Ramai..

11 Agustus 2020 06:04
Pendiri PAN Pertanyakan Jasa Fahri Hamzah Dan Fadli Zon Untuk Negara
Politik

Pendiri PAN Pertanyakan Jasa..

11 Agustus 2020 05:22
Senator Jakarta: Kepala Daerah Jangan Paksakan Diri Terapkan Sekolah Tatap Muka
Politik

Senator Jakarta: Kepala Daer..

11 Agustus 2020 03:58
MPR  Dorong Pemerintah Segera Lakukan Terobosan Meredam Peningkatan Kasus Covid-19
Politik

MPR Dorong Pemerintah Seger..

11 Agustus 2020 03:20
Pengamat: Calon Tunggal Vs Kotak Kosong Terjadi Karena Hilangnya Idealisme Partai
Politik

Pengamat: Calon Tunggal Vs K..

11 Agustus 2020 02:56
AHY-Anies Untuk Pilpres 2024, Benny Harman: Ini Bentuk Kepedulian Rakyat Terhadap Masa Depan Bangsa
Politik

AHY-Anies Untuk Pilpres 2024..

11 Agustus 2020 02:33
Keberhasilan Jokowi Juga Tidak Lepas Dari Pemerintahan SBY
Politik

Keberhasilan Jokowi Juga Tid..

11 Agustus 2020 01:36
Mendagri, Mensos Dan Menkeu Terbitkan SKB Untuk Percepatan Pemutakhiran DTKS
Politik

Mendagri, Mensos Dan Menkeu ..

11 Agustus 2020 01:02