Sebelum Jadi Petinggi BUMN, Kelayakan Perilaku Ahok Harus Diuji

Ilustrasi Ahok/RMOL

Rencana penunjukan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi salah satu bos perusahaan BUMN menuai pro kontra.

Ada yang mendukung, tapi tak sedikit yang menolak. Bagi mereka yang menolak, masa lalu Ahok yang diindikasi tersandung sejumlah kasus hukum jadi penyebabnya.

Selain itu, status Ahok yang merupakan kader PDIP juga menjadi salah satu yang disorot.

Menurut pengamat hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Muhtar said secara normatif anggota partai boleh saja menduduki sebagai direksi BUMN sepanjang dirinya sebagai anggota biasa atau tidak sebagai pejabat partai.

"Hal itu karena dalam Pasal 25 UU 19/2003 tentang BUMN yang dilarang adalah rangkap jabatan, sedangkan Ahok di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) hanyalah sebagai anggota biasa," ungkapnya saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL pada Minggu (17/11).

Muhtar menjelaskan ada poin penting dalam pasal 25 soal larangan anggota direksi memangku jabatan rangkap yang patut diketahui.

"Anggota direksi pada BUMN, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan," kata Muhtar.

"Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah; dan/atau Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," sambungnya.

Meskipun demikian, Ahok juga tidak serta merta bisa langsung  menempati posisi direksi secara mudah karena dalam pasal 16 ayat (2) dan (3) UU 19/2003 untuk menduduki posisi direksi harus dilakukan dengan uji kelayakan dan kepatutan terlebih dulu.

"Uji kelayakan dan kepatutan ini dilakukan karena seorang direksi harus mempunyai perilaku yang baik, " pungkasnya. 
Tag:

Kolom Komentar


Video

Sosok Mayat Mengapung di Sungai Gegerkan Warga Grobogan

Minggu, 22 November 2020
Video

Laporkan Rektor ke KPK, Frans Josua Napitu Dirumahkan oleh UNNES

Senin, 23 November 2020
Video

Copot Baliho Habib Rizieq Tak Berizin oleh Satpol PP Kota Semarang

Senin, 23 November 2020

Artikel Lainnya

Krisis 1998 Mirip Pandemi Covid-19, Ilham Akbar Habibie: Solusinya Lakukan Inovasi Dan Inklusi Demokrasi
Politik

Krisis 1998 Mirip Pandemi Co..

24 November 2020 12:52
Mayjen Dudung Diingatkan, Dukungan Bisa Saja Provokasi TNI Untuk Tabrak Demokrasi
Politik

Mayjen Dudung Diingatkan, Du..

24 November 2020 12:19
Sekjen GPII: Siapapun Pelanggar Protokol Kesehatan, Tidak Bisa Dibiarkan
Politik

Sekjen GPII: Siapapun Pelang..

24 November 2020 12:14
Anies Baswedan Ingin Tunjukkan Sikap Kritis Terhadap Kaum Oportunis Yang Menunggangi Demokrasi
Politik

Anies Baswedan Ingin Tunjukk..

24 November 2020 12:08
Tindakan TNI Sudah Benar Dalam Menertibkan Baliho Habib Rizeiq
Politik

Tindakan TNI Sudah Benar Dal..

24 November 2020 11:53
Terpapar Corona, Surya Paloh Dapat Doa Dari Ketua DPD RI
Politik

Terpapar Corona, Surya Paloh..

24 November 2020 11:19
Soal Penurunan Baliho HRS, Begini Respons Mantan Pangdam Jaya
Politik

Soal Penurunan Baliho HRS, B..

24 November 2020 11:09
Gaduh Soal Habib Rizieq Shihab, Baranusa: Pengalihan Isu Untuk Tutupi Kegagalan Jokowi
Politik

Gaduh Soal Habib Rizieq Shih..

24 November 2020 11:08