Menunggu Kerelaan Kepala BIN Budi Gunawan Untuk Tidak Intervensi Pemilihan Kabareskrim

Ia dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada Jumat 1 November 2019 lalu.

Hal terpenting yang dijanjikan Idham untuk segera mengisi posisi Kabareskrim Polri yang kosong, belum bisa terealisasi sampai hari ini.

Pekan lalu keluar Surat Telegram Rahasia mengenai mutasi 206 perwira. Itu pun tak mencantumkan nama Kabareskrim yang baru.

Ada apakah gerangan di dalam internal Mabes Polri?

Patut dapat diduga, Kepala BIN Budi Gunawan masih ngotot sengotot-ngototnya untuk memaksakan orang-orangnya yang harus mengisi jabatan Kabareskrim dan Wakapolri.

Sebab, siapa yang akan mengisi pos jabatan Kabareskrim kali ini, akan ikut dalam konstalasi pemilihan Wakapolri bulan depan menggantikan Komjen Ari Dono Sukmanto yang akan pensiun per 1 Januari 2020.

Dan siapapun yang menyandang pangkat bintang 3, akan otomatis masuk dalam persaingan menjadi calon Kapolri menggantikan Jenderal Idham Azis yang akan pensiun per 1 Februari 2021.

Lalu pertanyaannya, siapakah orang-orang Budi Gunawan yang masuk menjadi kelompok eksklusif kubu Kalibata (BIN)?

Mereka antara lain Wakil Kepala BSSN Komjen Dharma Pongrekun, Wakabareskrim Irjen Antam Novambar, Kapolda Sumatera Utara Irjen Agus Andrianto.

Ketiga pati inilah yang patut dapat diduga sedang terus mau dipaksakan Budi Gunawan untuk menjadi Kabareskrim.

Lalu, bulan depan, yang patut dapat diduga mau dipaksakan Budi Gunawan menjadi Wakapolri adalah (harus) Komjen Agung Budi Maryoto.

Sementara, Presiden Jokowi tak berkenan kepada sikap memaksa Budi Gunawan yang diduga terus mau mengintervensi Polri.

Istana, lebih ingin Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono yang menjadi Kabareskrim Polri.

Untuk selanjutnya, Gatot juga yang akan dipromosikan menjadi Wakapolri mendampingi Idham Azis.

Inilah yang diduga sedang terjadi di dalam internal Polri.

Sikap ngotot Kepala BIN dan kelompok eksklusifnya, berhadap-hadapan dengan perintah Presiden terhadap organisasi Polri.

Sehingga, sepanjang Budi Gunawan tak bisa mengendurkan sikap ngototnya mengintervensi Polri, maka posisi Kabareskrim akan terus "kosong".

Satu yang terpenting disadari oleh BIN adalah "User" mereka adalah Presiden Republik Indonesia.

Presiden sebagai Kepala Negara harus dihormati dan sepenuhnya dipatuhi.

Bukan justru dilawan dengan semua cara.