Soal Kolam Renang Ridwan Kamil, Begini Tanggapan Golkar

Ilustrasi partai Golkar/Net

Opini yang menyebutkan DPRD Jawa Barat tidak berpihak pada rakyat dalam polemik kolam renang Ridwan Kamil, akhirnya dijawab anggota dewan. Fraksi Golkar menganggap tak ada yang salah dalam proyek revitalisasi Gedung Pakuan tersebut.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jawa Barat, Yod Mintaraga mengatakan, DPRD Jabar tidak bisa tiba-tiba menghentikan proyek yang menghabiskan anggaran hingga Rp 4,6 miliar tersebut.

"Bagi Dewan, bukan pro atau tidak pro (Ridwan Kamil), kita objektif saja, mekanisme saja. Ada kelompok yang menyebutkan proyek itu tidak wajar, tidak patut dan harus dihentikan. Kalau menurut saya kita masuknya dari sisi mana harus menghentikan kegiatan itu," kata Yod saat dihubungi Kantor Berita RMOLJabar, Selasa (19/11).

"Yang pertama, itu sedang dilaksanakan, berarti APBD 2019 kan sudah sah. Lalu pekerjaan itu sudah dilaksanakan sesuai prosedur dan terikat antara pemerintah dan pihak ketiga. Kalau kita hentikan, nanti jangan-jangan Gubernur bisa digugat. Kalau Gubernur digugat, DPRD juga akan digugat. Itu kan sudah ada ikatan hukum. Kecuali kalau diindikasikan ada temuan hukum yang menyimpang dari aturan-aturan," imbuhnya.

Lebih lanjut Yod menyatakan yang terpenting anggaran yang dikeluarkan sesuai volume dan spesifikasi. Bukan besaran dana yang dikeluarkan.

"Saya melihatnya Gedung Pakuan ini kan milik pemerintah, rumah dinas orang nomor satu di Jawa Barat kalau diindikasikan ada kerusakan, tamannya perlu perbaikan, harus dilengkapi ya silakan saja. Tapi volume dan spek pekerjaannya sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Kita nanti lihat hasilnya saja," tambah politikus senior ini.

Masih kata Yod, wajar saja ketika terjadi pro kontra di dalam masyarakat terkait polemik ini. Karena masyarakat punya tugas mengawasi pemerintah.

"Tapi kita harus objektif. Tidak harus karena Ridwan kamil sakit lutut lalu butuh kolam renang, bukan seperti itu," ucapnya.

Terkait anggaran 2020 mendatang, menurut Yod, pihaknya belum menemukan ada mata anggaran yang dianggap tidak prorakyat dan bisa menyulut polemik serupa.

"Ini kan (anggaran) masih dalam pembahasan, saya ada di Komisi V, yang membidangi kesehatan, pemuda olahraga, pendidikan tentu anggaran-anggaran yang dibahas di komisi anggarannya bersentuhan dengan masyarakat langsung. Sejauh ini saya belum menemukan (pos anggaran yang tidak prorakyat) itu," pungkas Yod.
EDITOR: AGUS DWI

Kolom Komentar


Video

Sosok Mayat Mengapung di Sungai Gegerkan Warga Grobogan

Minggu, 22 November 2020
Video

Laporkan Rektor ke KPK, Frans Josua Napitu Dirumahkan oleh UNNES

Senin, 23 November 2020
Video

Copot Baliho Habib Rizieq Tak Berizin oleh Satpol PP Kota Semarang

Senin, 23 November 2020

Artikel Lainnya

Pemuda Muhammadiyah: Vaksinasi Harus Direalisasikan Kalau Pemerintah Tak Ingin Kehilangan Kepercayaan Publik
Politik

Pemuda Muhammadiyah: Vaksina..

25 November 2020 05:59
Penghapusan Pajak Hingga Kemudahan Investasi Jadi Senjata Appi-Rahman Di Debat Kedua Pilkada Makassar
Politik

Penghapusan Pajak Hingga Kem..

25 November 2020 05:34
Irmanputra Sidin: Instruksi Mendagri Seperti Curahan Hati Jokowi
Politik

Irmanputra Sidin: Instruksi ..

25 November 2020 04:40
Senator Jakarta: Sekolah Tatap Muka Januari 2021 Tidak Tepat Dan Terlalu Berisiko
Politik

Senator Jakarta: Sekolah Tat..

25 November 2020 02:44
Yusril Ihza Mahendra: Instruksi Mendagri Tak Akan Berpolemik Kalau Mendagri Gunakan Diksi Pemakzulan
Politik

Yusril Ihza Mahendra: Instru..

25 November 2020 02:23
Fadli Zon: Instruksi Mendagri Upaya Resentralisasi Kekuasaan Untuk Hentikan Oposisi
Politik

Fadli Zon: Instruksi Mendagr..

25 November 2020 01:58
Kemenag Susun Naskah Khutbah Jumat Untuk Masjid-masjid, Jaminan Berkualitas Dan Bermutu
Politik

Kemenag Susun Naskah Khutbah..

25 November 2020 00:44
Heran Asing Berperan Lebih Di Indonesia, Megawati: Pak Nadiem Please, Kasih Kesempatan Anak-anak Kita
Politik

Heran Asing Berperan Lebih D..

25 November 2020 00:11