Soal Kolam Renang Ridwan Kamil, Begini Tanggapan Golkar

Ilustrasi partai Golkar/Net

Opini yang menyebutkan DPRD Jawa Barat tidak berpihak pada rakyat dalam polemik kolam renang Ridwan Kamil, akhirnya dijawab anggota dewan. Fraksi Golkar menganggap tak ada yang salah dalam proyek revitalisasi Gedung Pakuan tersebut.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jawa Barat, Yod Mintaraga mengatakan, DPRD Jabar tidak bisa tiba-tiba menghentikan proyek yang menghabiskan anggaran hingga Rp 4,6 miliar tersebut.

"Bagi Dewan, bukan pro atau tidak pro (Ridwan Kamil), kita objektif saja, mekanisme saja. Ada kelompok yang menyebutkan proyek itu tidak wajar, tidak patut dan harus dihentikan. Kalau menurut saya kita masuknya dari sisi mana harus menghentikan kegiatan itu," kata Yod saat dihubungi Kantor Berita RMOLJabar, Selasa (19/11).

"Yang pertama, itu sedang dilaksanakan, berarti APBD 2019 kan sudah sah. Lalu pekerjaan itu sudah dilaksanakan sesuai prosedur dan terikat antara pemerintah dan pihak ketiga. Kalau kita hentikan, nanti jangan-jangan Gubernur bisa digugat. Kalau Gubernur digugat, DPRD juga akan digugat. Itu kan sudah ada ikatan hukum. Kecuali kalau diindikasikan ada temuan hukum yang menyimpang dari aturan-aturan," imbuhnya.

Lebih lanjut Yod menyatakan yang terpenting anggaran yang dikeluarkan sesuai volume dan spesifikasi. Bukan besaran dana yang dikeluarkan.

"Saya melihatnya Gedung Pakuan ini kan milik pemerintah, rumah dinas orang nomor satu di Jawa Barat kalau diindikasikan ada kerusakan, tamannya perlu perbaikan, harus dilengkapi ya silakan saja. Tapi volume dan spek pekerjaannya sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Kita nanti lihat hasilnya saja," tambah politikus senior ini.

Masih kata Yod, wajar saja ketika terjadi pro kontra di dalam masyarakat terkait polemik ini. Karena masyarakat punya tugas mengawasi pemerintah.

"Tapi kita harus objektif. Tidak harus karena Ridwan kamil sakit lutut lalu butuh kolam renang, bukan seperti itu," ucapnya.

Terkait anggaran 2020 mendatang, menurut Yod, pihaknya belum menemukan ada mata anggaran yang dianggap tidak prorakyat dan bisa menyulut polemik serupa.

"Ini kan (anggaran) masih dalam pembahasan, saya ada di Komisi V, yang membidangi kesehatan, pemuda olahraga, pendidikan tentu anggaran-anggaran yang dibahas di komisi anggarannya bersentuhan dengan masyarakat langsung. Sejauh ini saya belum menemukan (pos anggaran yang tidak prorakyat) itu," pungkas Yod.
EDITOR: AGUS DWI

Kolom Komentar


Video

Jendela Usaha • Peluang Budidaya Ubi Jalar

Rabu, 24 Februari 2021
Video

Gunung Gede Pangrango kembali terlihat lagi dari Kota Jakarta

Rabu, 24 Februari 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Melacak Tokoh Potensial 2024

Kamis, 25 Februari 2021

Artikel Lainnya

LaNyalla Ajak Masyarakat Lawan Aksi Penipuan, Investasi Bodong Hingga Modus Vaksin
Politik

LaNyalla Ajak Masyarakat Law..

04 Maret 2021 14:02
Temui Pimpinan KPK, Kabareskrim Mengaku Bahas Rencana Perpanjangan MoU
Politik

Temui Pimpinan KPK, Kabaresk..

04 Maret 2021 13:57
Maruf Amin Merasa Paling Tersudut Soal Perpres 10/2021 Sirojudin Abbas: Beliau Tentu Ingin Menjaga Integritas Agama
Politik

Maruf Amin Merasa Paling Ter..

04 Maret 2021 13:55
Sufmi Dasco: Tidak Bahas Pilpres, Pertemuan Prabowo-Airlangga Sebatas Sesama Menteri Kabinet
Politik

Sufmi Dasco: Tidak Bahas Pil..

04 Maret 2021 13:46
Penelusuran Demokrat, Acara GAMKI Yang Dihadiri Moeldoko, Jhoni Alen, Dan Nazaruddin Booking 140 Kamar The Hill Sibolangit
Politik

Penelusuran Demokrat, Acara ..

04 Maret 2021 13:34
Fokus Dugaan Unlawful Killing, Polri Keluarkan SP3 Kasus Tewasnya Enam Laskar FPI
Politik

Fokus Dugaan Unlawful Killin..

04 Maret 2021 13:13
Iwan Sumule: Seharusnya Jokowi Bikin Perpres Kalajengking Biar Bisa Bayar Utang, Bukan Perpres Miras
Politik

Iwan Sumule: Seharusnya Joko..

04 Maret 2021 13:07
Buka Rakernas Kemendag, Presiden Yakin Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen Tahun 2021 Bisa Tercapai
Politik

Buka Rakernas Kemendag, Pres..

04 Maret 2021 12:56