Soal Kolam Renang Ridwan Kamil, Begini Tanggapan Golkar

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jawa Barat, Yod Mintaraga mengatakan, DPRD Jabar tidak bisa tiba-tiba menghentikan proyek yang menghabiskan anggaran hingga Rp 4,6 miliar tersebut.

"Bagi Dewan, bukan pro atau tidak pro (Ridwan Kamil), kita objektif saja, mekanisme saja. Ada kelompok yang menyebutkan proyek itu tidak wajar, tidak patut dan harus dihentikan. Kalau menurut saya kita masuknya dari sisi mana harus menghentikan kegiatan itu," kata Yod saat dihubungi Kantor Berita RMOLJabar, Selasa (19/11).

"Yang pertama, itu sedang dilaksanakan, berarti APBD 2019 kan sudah sah. Lalu pekerjaan itu sudah dilaksanakan sesuai prosedur dan terikat antara pemerintah dan pihak ketiga. Kalau kita hentikan, nanti jangan-jangan Gubernur bisa digugat. Kalau Gubernur digugat, DPRD juga akan digugat. Itu kan sudah ada ikatan hukum. Kecuali kalau diindikasikan ada temuan hukum yang menyimpang dari aturan-aturan," imbuhnya.

Lebih lanjut Yod menyatakan yang terpenting anggaran yang dikeluarkan sesuai volume dan spesifikasi. Bukan besaran dana yang dikeluarkan.

"Saya melihatnya Gedung Pakuan ini kan milik pemerintah, rumah dinas orang nomor satu di Jawa Barat kalau diindikasikan ada kerusakan, tamannya perlu perbaikan, harus dilengkapi ya silakan saja. Tapi volume dan spek pekerjaannya sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Kita nanti lihat hasilnya saja," tambah politikus senior ini.

Masih kata Yod, wajar saja ketika terjadi pro kontra di dalam masyarakat terkait polemik ini. Karena masyarakat punya tugas mengawasi pemerintah.

"Tapi kita harus objektif. Tidak harus karena Ridwan kamil sakit lutut lalu butuh kolam renang, bukan seperti itu," ucapnya.

Terkait anggaran 2020 mendatang, menurut Yod, pihaknya belum menemukan ada mata anggaran yang dianggap tidak prorakyat dan bisa menyulut polemik serupa.

"Ini kan (anggaran) masih dalam pembahasan, saya ada di Komisi V, yang membidangi kesehatan, pemuda olahraga, pendidikan tentu anggaran-anggaran yang dibahas di komisi anggarannya bersentuhan dengan masyarakat langsung. Sejauh ini saya belum menemukan (pos anggaran yang tidak prorakyat) itu," pungkas Yod.