Soal Kolam Renang Ridwan Kamil, Begini Tanggapan Golkar

Ilustrasi partai Golkar/Net

Opini yang menyebutkan DPRD Jawa Barat tidak berpihak pada rakyat dalam polemik kolam renang Ridwan Kamil, akhirnya dijawab anggota dewan. Fraksi Golkar menganggap tak ada yang salah dalam proyek revitalisasi Gedung Pakuan tersebut.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jawa Barat, Yod Mintaraga mengatakan, DPRD Jabar tidak bisa tiba-tiba menghentikan proyek yang menghabiskan anggaran hingga Rp 4,6 miliar tersebut.

"Bagi Dewan, bukan pro atau tidak pro (Ridwan Kamil), kita objektif saja, mekanisme saja. Ada kelompok yang menyebutkan proyek itu tidak wajar, tidak patut dan harus dihentikan. Kalau menurut saya kita masuknya dari sisi mana harus menghentikan kegiatan itu," kata Yod saat dihubungi Kantor Berita RMOLJabar, Selasa (19/11).

"Yang pertama, itu sedang dilaksanakan, berarti APBD 2019 kan sudah sah. Lalu pekerjaan itu sudah dilaksanakan sesuai prosedur dan terikat antara pemerintah dan pihak ketiga. Kalau kita hentikan, nanti jangan-jangan Gubernur bisa digugat. Kalau Gubernur digugat, DPRD juga akan digugat. Itu kan sudah ada ikatan hukum. Kecuali kalau diindikasikan ada temuan hukum yang menyimpang dari aturan-aturan," imbuhnya.

Lebih lanjut Yod menyatakan yang terpenting anggaran yang dikeluarkan sesuai volume dan spesifikasi. Bukan besaran dana yang dikeluarkan.

"Saya melihatnya Gedung Pakuan ini kan milik pemerintah, rumah dinas orang nomor satu di Jawa Barat kalau diindikasikan ada kerusakan, tamannya perlu perbaikan, harus dilengkapi ya silakan saja. Tapi volume dan spek pekerjaannya sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Kita nanti lihat hasilnya saja," tambah politikus senior ini.

Masih kata Yod, wajar saja ketika terjadi pro kontra di dalam masyarakat terkait polemik ini. Karena masyarakat punya tugas mengawasi pemerintah.

"Tapi kita harus objektif. Tidak harus karena Ridwan kamil sakit lutut lalu butuh kolam renang, bukan seperti itu," ucapnya.

Terkait anggaran 2020 mendatang, menurut Yod, pihaknya belum menemukan ada mata anggaran yang dianggap tidak prorakyat dan bisa menyulut polemik serupa.

"Ini kan (anggaran) masih dalam pembahasan, saya ada di Komisi V, yang membidangi kesehatan, pemuda olahraga, pendidikan tentu anggaran-anggaran yang dibahas di komisi anggarannya bersentuhan dengan masyarakat langsung. Sejauh ini saya belum menemukan (pos anggaran yang tidak prorakyat) itu," pungkas Yod.
EDITOR: AGUS DWI

Kolom Komentar


Video

Kok Jadi Kontroversial, Padahal Begini Test Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Selasa, 11 Mei 2021
Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • Pemerintah Harusnya Jaga Perasaan Rakyat

Selasa, 11 Mei 2021

Artikel Lainnya

Puan Maharani Desak PBB Redakan Ketegangan Dan Bantu Warga Palestina
Politik

Puan Maharani Desak PBB Reda..

16 Mei 2021 11:58
Demi Rebut Kemenangan Di Tahun 2024, Airlangga Ajak Golkar Dukung Program Pemulihan Ekonomi Bangsa
Politik

Demi Rebut Kemenangan Di Tah..

16 Mei 2021 11:47
Buntut Kasus Alat Tes Corona Bekas, Erick Thohir Pecat Seluruh Direksi Kimia Farma Diagnostik
Politik

Buntut Kasus Alat Tes Corona..

16 Mei 2021 10:58
Salah Satu Manfaat Alih Status ASN, Pegawai KPK Tidak Lagi Terjebak Politik Praktis
Politik

Salah Satu Manfaat Alih Stat..

16 Mei 2021 10:48
Kutuk Israel, Dasco: Amanat Konstitusi Kita Jelas, Kemerdekaan Adalah Hak Segala Bangsa
Politik

Kutuk Israel, Dasco: Amanat ..

16 Mei 2021 10:19
Pengamat: Kerumunan Di Tempat Wisata Jakarta Kesalahan Pemerintah Pusat
Politik

Pengamat: Kerumunan Di Tempa..

16 Mei 2021 09:53
Iwan Sumule: Jangan Larut Pada Sumpah Serapah Ke Israel, Negeri Kita Pun Terjadi Tragedi Kemanusiaan
Politik

Iwan Sumule: Jangan Larut Pa..

16 Mei 2021 09:27
Tidak Hanya Anies, Ridwan Kamil Pun Tutup Wisata Batukaras Usai Pengunjung Membludak
Politik

Tidak Hanya Anies, Ridwan Ka..

16 Mei 2021 08:58