Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Next Policy Fithra Faisal Hastiadi kepada
Kantor Berita Politik RMOL seusai diskusi publik di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (21/11).
"Betul itu memang kategori negatif. Isu iuran BPJS, impor pengangguran, pertumbuhan ekonomi rendah. Jadi isu-isu ini akan membesar kalau misalnya tidak ditangani dengan segera," kata Fithra.
Dia meyakini, isu-isu ekonomi yang menjadi perbincangan mayoritas publik itu bakal membesar apabila tidak segera diantisipasi oleh pemerintah.
"Ini berarti isu-isu yang potensial membesar," tegasnya.
Fithra mengimbau agar pemerintah tidak gegabah dalam menggulirkan kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat. Sebab, hal itu justru akan menjadi preseden buruk bagi pemerintahan Jokowi-Maruf dalam menjalankan roda pemerintahannya.
"Jadi memang dia sekarang, tapi kalo misalnya melihat tahun 2020 ini kan banyak peristiwa-peristiwa yang cukup signifikan ya. Salah satunya resesi ekonomi. Itu mungkin akan membuat isu-isu ini menjadi dominan," demikian Fithra.
Riset dilakukan dalam dua tahap sepanjang 28 September hingga 27 Oktober 2019. Untuk proses pengumpulan data dilakukan pada 28 September-14 Oktober dan untuk kategori data dilakukan 15 Oktober - 27 Oktober.
Sebelumnya, Manager Program Next Policy Grady Nagara dalam keterangan rilis resmi hasil risetnya menyatakan, penelitian ini menggunakan metode Machine Learning yang dikembangkan oleh Analisis Media-sosial Nusantara berbasis AI (AMENA) dengan model Arsitektur Neural melalui apliksasi Twitter.
Dalam penelitiannya, Next Policy memetakan sentimen publik dalam tiga kategori diantaranya; sentimen publik terhadap kabinet Jokowi-Maruf, sentimen publik terhadap menteri di kabinet Jokowi-Maruf dan sentimen perekonomian Indonesia.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: