Di Tangan Menkeu Sri Mulyani, Anggaran Komisi Yudisial Terus Dipangkas

Pernyataan tersebut dilontarkan Ketua Bidang Layanan Informasi dan Hubungan Antar-Lembaga (LI HUBLA) Komisi Yudisial, Farid Wajdi, usai membuka acara Konsolidasi Jejaring Komisi Yudisial, Bumi Katulampa, Bogor, Jumat (22/11).

Farid menambahkan, pemangkasan anggaran tersebut merupakan masalah besar bagi Komisi Yudisial. Karena bisa berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja lembaga pengawasan tersebut.

“Saya pastikan bahwa banyak program KY yang sifatnya adalah tugas dan fungsi utama itu terkendala. Baik dalam melakukan pengawasan perilaku hakim, maupun dalam melaksanakan program peningkatan kapasitas hakim. Karena (anggaran) tahun depan berkurang dari tahun ini, berkurang 20 persen dari tahun 2019 ke 2020,” beber Farid di lokasi.

Farid mengungkapkan, pada 2015, KY masih mendapatkan anggaran hingga Rp 148 miliar. Namun setiap tahun angka tersebut terus mengalami penurunan.

“Tahun 2015 sudah Rp 148 miliar, terus turun menjadi Rp 132 miliar. Turun lagi sampai 2019 Rp 128 miliar, dan 2020 Rp 102 miliar,” ungkapnya.

Farid menerangkan, alasan Sri Mulyani menurunkan anggaran adalah adanya penghematan serta persepsi yang keliru mengenai KY.

“Anggaran KY dianggap boros karena banyak peruntukannya untuk dinas luar, istilah birokrasinya 'perjadin'. Padahal tugas KY sama dengan BPK, yaitu melakukan pengawasan yang sifatnya ditujukan untuk perjalanan dinas, memang keluar dari kandang,” tandasnya.