Di Tangan Menkeu Sri Mulyani, Anggaran Komisi Yudisial Terus Dipangkas

Anggaran Komisi Yudisial terus dipangkas Menkeu Sri Mulyani/Net

Anggaran Komisi Yudisial (KY) terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Bahkan untuk tahun depan, Menteri Keuangan Sri Mulyani dipastikan memangkas anggaran KY sebesar 20 persen.

Pernyataan tersebut dilontarkan Ketua Bidang Layanan Informasi dan Hubungan Antar-Lembaga (LI HUBLA) Komisi Yudisial, Farid Wajdi, usai membuka acara Konsolidasi Jejaring Komisi Yudisial, Bumi Katulampa, Bogor, Jumat (22/11).

Farid menambahkan, pemangkasan anggaran tersebut merupakan masalah besar bagi Komisi Yudisial. Karena bisa berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja lembaga pengawasan tersebut.

“Saya pastikan bahwa banyak program KY yang sifatnya adalah tugas dan fungsi utama itu terkendala. Baik dalam melakukan pengawasan perilaku hakim, maupun dalam melaksanakan program peningkatan kapasitas hakim. Karena (anggaran) tahun depan berkurang dari tahun ini, berkurang 20 persen dari tahun 2019 ke 2020,” beber Farid di lokasi.

Farid mengungkapkan, pada 2015, KY masih mendapatkan anggaran hingga Rp 148 miliar. Namun setiap tahun angka tersebut terus mengalami penurunan.

“Tahun 2015 sudah Rp 148 miliar, terus turun menjadi Rp 132 miliar. Turun lagi sampai 2019 Rp 128 miliar, dan 2020 Rp 102 miliar,” ungkapnya.

Farid menerangkan, alasan Sri Mulyani menurunkan anggaran adalah adanya penghematan serta persepsi yang keliru mengenai KY.

“Anggaran KY dianggap boros karena banyak peruntukannya untuk dinas luar, istilah birokrasinya 'perjadin'. Padahal tugas KY sama dengan BPK, yaitu melakukan pengawasan yang sifatnya ditujukan untuk perjalanan dinas, memang keluar dari kandang,” tandasnya.
EDITOR: AGUS DWI

Kolom Komentar


Video

Gudang Alat Produksi Roti dan 4 Unit Kendaraan Ludes Terbakar

Sabtu, 17 April 2021
Video

Sholat 5 Waktu - Mentari Ramadhan #4

Minggu, 18 April 2021
Video

Ketika Anies Baswedan Mempengaruhi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB)

Minggu, 18 April 2021

Artikel Lainnya

Ahok Belum Berkelas Untuk Jadi Menteri Investasi
Politik

Ahok Belum Berkelas Untuk Ja..

19 April 2021 05:39
Jadi Syarat Naik Haji, Produsen Sinovac Harus Segera Urus EUL Dari WHO
Politik

Jadi Syarat Naik Haji, Produ..

19 April 2021 04:21
Pers Bukan Ancaman Bagi Keluarga Presiden
Politik

Pers Bukan Ancaman Bagi Kelu..

19 April 2021 03:59
Menteri Tjahjo Banyak Pecat ASN Radikal, Fadli Zon: Jangan-jangan Pemerintah Nggak Ngerti Arti Radikalisme
Politik

Menteri Tjahjo Banyak Pecat ..

19 April 2021 03:21
Jangan Terpancing Provokasi Jozeph Zhang, Biarkan Hukum Yang Bicara
Politik

Jangan Terpancing Provokasi ..

19 April 2021 02:55
Walhi Tuding Kerusakan Parah Bencana NTT Karena Peringatan BMKG Hanya Sebatas Normatif
Politik

Walhi Tuding Kerusakan Parah..

19 April 2021 02:42
Berikan Rasa Aman Wisatawan, Menparekraf Dorong Penerapan CHSE Di Situs Wisata Religi
Politik

Berikan Rasa Aman Wisatawan,..

19 April 2021 02:17
Walhi: Apa Yang Terjadi Di NTT Tidak Murni Sebagai Bencana Alam
Politik

Walhi: Apa Yang Terjadi Di N..

19 April 2021 01:23