Sindir Jokowi, Gerindra: Negara Kaya, Stafsus Tanpa Bidang Tugas Saja Digaji Rp 51 Juta

Pengenalan 7 stafsus milenial/Net

Penunjukan tujuh staf khusus milenial presiden mendapat sindiran tajam dari Ketua DPP Partai Gerindra Iwan Sumule.

Dia menyindir hak keuangan yang diterima ketujuh orang tersebut yang mencapai hingga Rp 51 juta per bulan.  Hak keuangan sendiri terdiri dari gaji dasar, tunjangan kinerja, dan pajak penghasilan.

Besaran gaji itu mengacu pada Perpres 144/2015, yang mengatur besaran hak keuangan untuk staf khusus, wakil sekretaris pribadi presiden, asisten, dan pembantu asisten.

Iwan Sumule lantas menyinggung janji Jokowi yang sempat terucap saat pelantikan presiden. Di mana Jokowi berjanji per orang akan mendapat gaji Rp 27 juta per bulan di tahun 2045.

“Ternyata dalam waktu sesingkat-singkatnya rakyat sudah bisa dapat gaji Rp 51 juta per bulan. Ini baru prestasi luar biasa. Salut,” sindirnya dalam akun Twitter pribadi sesaat lalu, Jumat (22/11).

Tidak cukup sampai di situ, Iwan Sumule juga menyindir Indonesia yang sedang kesusahan secara ekonomi. Tapi di satu sisi, pemerintah “foya-foya” menghamburkan uang untuk sesuatu yang tidak jelas peruntukannya.

“Negara kaya. Rp 51 Juta untuk yang tidak punya “bidang tugas”. Paten!” pungkasnya secara sarkasme.

Kolom Komentar


Video

Nadiem Minta Maaf, Berharap Muhammadiyah, NU, dan PGRI Bergabung Program POP

Selasa, 28 Juli 2020
Video

Jokowi: Saya Tidak Tahu Sebabnya Apa, Minggu-minggu Terakhir Ini Masyarakat Khawatir Covid-19

Senin, 03 Agustus 2020

Artikel Lainnya

Antisipasi Jurang Resesi, PKB Desak Jokowi Segera Normalisasi Anggaran Kementan Dan KKP
Politik

Antisipasi Jurang Resesi, PK..

07 Agustus 2020 05:57
Antisipasi Kehilangan Kepercayaan Rakyat, Jokowi Disarankan Segera Tepati Janji Politiknya
Politik

Antisipasi Kehilangan Keperc..

07 Agustus 2020 05:33
Yahya Cholil Staquf Sebut NU Ikut POP Kemendikbud, LP Ma'arif: Kami Tidak Tahu Menahu
Politik

Yahya Cholil Staquf Sebut NU..

07 Agustus 2020 02:18
Bertemu Internal Dengan Fraksi Demokrat, AHY Bahas Situasi Nasional Terkini
Politik

Bertemu Internal Dengan Frak..

07 Agustus 2020 01:09
Jokowi Terbitkan Inpres Pelanggar Protokol Kesehatan, DPR: Sanksi Harus Mendidik Dan Ada Efek Jera
Politik

Jokowi Terbitkan Inpres Pela..

07 Agustus 2020 00:22
KH Yahya Cholil Staquf Sebut NU Tetap Ikut POP Kemendikbud
Politik

KH Yahya Cholil Staquf Sebut..

06 Agustus 2020 23:54
Indef: Minus 5,32 Persen Saat Pandemik Corona Mengkonfirmasi Struktur Ekonomi Era Rezim Jokowi Rapuh
Politik

Indef: Minus 5,32 Persen Saa..

06 Agustus 2020 23:14
Ekonom Prediksi Perekonomian Nasional Akan Membaik Di Kuartal III
Politik

Ekonom Prediksi Perekonomian..

06 Agustus 2020 22:34