Pengamat: Pilkada Dikembalikan ke DPRD Akan Langgengkan Oligarki Politik

Begitu kata Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno kepada wartawan seusai mengisi diskusi publik bertajuk "Ngeri-Ngeri Sedap Larangan Mantan Napi Korupsi Maju Pilkada" di Kawasan Cikini Raya, Selasa (25/11).

"Nah yang menghendaki bagaimana Pilkada tidak langsung adalah partai politik, oligarki-oligarki politik, bagaimana suara-suara rakyat itu diamputasi," kata Adi.

Adi menuturkan, wacana Pilkada dikembalikan ke DPRD dengan dalih meminimalisir praktek money politik dinilai keliru. Menurutnya, praktek money politic itu justru terjadi akibat dana-dana siluman nonbudgetter diluar aturan kepemiluan.

"Kalau mau jujur, money politic yang bikin mahal itu adalah dana-dana ilegal non budgetter. Misalnya, mahar politik beli perahu untuk dukungan, itu yang tidak pernah dilaporkan. Itu adalah praktik-praktik yang selama ini dilarang oleh UU," ungkap pengamat politik dari UIN Syarief Hidayatullah Jakarta ini.

"Itu yg harusnya dievaluasi, jangan yang lain-lain," imbuhnya menegaskan.