Seminar Regional CTI 2019, Konvensi Anti Penyiksaan di ASEAN dan Asia-Pasifik

Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kemlu, Febrian A. Ruddyard, menyebut hal tersebut dalam pidato pembukaannya. Ia juga mengatakan Indonesia selalu aktif menyelenggarakan berbagai kegiatan yang dapat mendorong terwujudnya visi CTI.

“Meski dengan segala tantangannya, Indonesia berkeyakinan penuh bahwa dunia akan menyaksikan ratifikasi universal dari Konvensi anti Penyiksaan pada tahun 2024,” tegas Febrian.

Kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan untuk terwujudnya visi CTI, antara lain, capacity building workshop terkait Konvensi anti Penyiksaan yang diselenggarakan ASEAN Inter-Governmental Commission on Human Rights, dan inter-regional event di Fes tahun 2017 yang diselenggarkan bersama Maroko.

Kedua upaya tersebut berhasil mendorong peningkatan negara-negara di kawasan untuk meratifikasi Konvensi anti Penyiksaan. CTI memiliki visi ratifikasi universal pada tahun 2024 dari Konvensi Anti Penyiksaan.

Seminar yang berlangsung selama 3 (tiga) hari dengan mengundang negara-negara ASEAN dan kawasan Asia-Pasifik. Seminar ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas negara-negara peserta dalam meratifikasi dan mengimplementasi Konvensi anti Penyiksaan (United Nations Convention against Torture).

“Ini adalah sarana bagi negara-negara peserta untuk berbagi pengalaman, good practices, dan tantangan-tantangan dalam mengembangkan dan mengimplementasikan prinsip-prinsip Konvensi anti Penyiksaan ke dalam peraturan perundang-undangan dan sistem kelembagaan dari penegakan hukum nasional,” tutur Direktur HAM dan Kemanusiaan, Achsanul Habib.  

Seminar ini diselenggarakan atas kerjsama Kementerian Luar Negeri dan Sekretariat Convention against Torture Initiative (CTI), Kementerian Luar Negeri Denmark, Kedutaan Besar Swiss di Jakarta dan the Association for the Prevention of Torture (APT).