Bantahan Mahfud MD Pastikan Pencekalan HRS Tidak Terkait Dengan Pemerintah

Kecurigaan tersebut semakin muncul setelah Mahfud menyebut bahwa pencekalan bukanlah berasal dari pemerintah Indonesia, melainkan urusan HRS dengan Pemerintah Arab Saudi.

Mengenai itu, Direktur HRS Center selaku Jubir HRS, Abdul Chair Ramadhan mengaku curiga jika memang pencekalan HRS untuk keluar dari Arab Saudi murni dari Otoritas pemerintah Arab Saudi.

"Jika pencekalan dalam hal larangan keluar terhadap HRS adalah murni dari otoritas intelijen Kerajaan Saudi Arabia semata-mata, maka menjadi pertanyaan serius, mengapa perlu ada negosiasi antara Pejabat Tinggi Kerajaan Saudi dengan Pejabat Tinggi Pemerintah Indonesia," ucap Abdul Chair Ramadhan kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu malam (27/11).

Namun, Abdul tak menjelaskan siapa pejabat tinggi Pemerintah Indonesia yang dimaksud. Menurut Abdul, pejabat yang dimaksud ialah Menteri Luar Negeri. Hal itu sesuai dengan hukum dan kebiasaan Internasional.

"Kami tidak tahu pejabat tinggi yang mana yang dimaksudkan. Secara hukum dan kebiasaan Internasional lazim (merupakan) Kementerian Luar Negeri (Menlu)," jelasnya.