Wacana Presiden Dipilih MPR, Pengamat: Pengkhianatan Agenda Reformasi

Perubahan ini bukanlah sesuatu yang ujug-ujug terjadi. Pengalaman pahit berada di bawah rezim otoriter dengan legitimasi absolut MPR sebagai lembaga tertinggi negara adalah pokok perkaranya.

Demikian yang disampaikan oleh Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago saat menanggapi wacana pemilihan presiden dikembalikan ke MPR.

Pangi mengingatkan, MPR jangan lagi berubah wujud menjadi "stempel" kekuasaan dan di sisi lain presiden menjelma bagai dewa yang antikritik, menjadi feodal seutuhnya, masyarakat dibungkam, dan kebebasan berekspresi dikebiri.

"Transisi dari rezim otoriter ke era domokratis memang tidak selalu berjalan mulus. Namun itu tidak serta-merta menjadi alasan untuk kembali ke fase kelam di bawah sistem yang dulu telah melahirkan otoritarianisme," ungkap Pangi saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (29/11).

Ditambah lagi, komplikasi persoalan pemilu langsung harus diselesaikan dengan pikiran jernih bukan reaksioner.

Sehingga melahirkan solusi jitu bukan dengan mengambil jalan pikiran pintas karena malas bersitegang dengan pikiran dan gagal dalam membangun dealetika berfikir.

"Indikasi malas berfikir dan gagal dalam berlogika itu tergambar dengan sangat jelas, ketika problematika dan solusi yang ditawarkan tidak nyambung sama sekali," sindir Pangi.

Jika persoalan politik berbiaya tinggi, politik uang dan keterbelahan publik yang melahirkan konflik menjadi argumen utama untuk menghapus pemilu langsung, maka solusinya bukan serta merta mengganti sistem.

Selama upaya perbaikan sistem pemilu belum dilakukan secara optimal, maka sangat naif sekali rasanya menyalahkan pilihan sistem ini dan kemudian menggantinya dengan pilihan sistem lain yang telah terbukti membawa bangsa ini ke dalam sejarah kelam.

"Atau jangan-jangan mereka yang dulu merasakan nikmatnya kekuasaan dalam sistem otoriter itu sedang menyusun kekuatan. Mereka sudah tidak sabar untuk kembali berkuasa," tandas Pangi.