Demokrat: Jangan Jadikan Demokrasi Sebagai Biang Keladi Kemunduran Ekonomi

Demikian pernyataan tertulis yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca IP. Pandjaitan menanggapi wacana pemilihan Presiden dan kepala daerah yang dikembalikan ke MPR dan DPRD.

Partai asuhan Susilo Bambang Yudhoyono ini menyatakan demokrasi mundur dan kedaulatan rakyat dipasung jika rakyat tidak memilih pemimpin secara langsung.

Karena itu, Demokrat berikrar setia dan menghormati serta membela hak kedaulatan rakyat. Hal itu bukanlah pemberian negara yang sewaktu-waktu bisa dicabut oleh suatu pemerintahan.

Capaian ekonomi dan kesejahteraan rakyat dapat diraih seiring dengan kemajuan demokrasi yang disertai stabilitas politik dan keamanan.

"Kemunduran ekonomi dalam suatu masa tidak boleh menjadikan demokrasi sebagai biang keladi serta alasan merampas hak rakyat untuk memilih pemimpinnya secara langsung," kata Hinca, Selasa (3/12).

Demokrat adalah pelaku dan dan saksi sejarah selama satu dekade (2004-2014). Berdasarkan hal tersebut Demokrat menyatakan  pernyataan sikapnya.

Pertama, Demokrat menolak Pilpres oleh MPR. Karena hal tersebut merupakan penghianatan terhadap kehendak rakyat yang ingin memilih langsung presidennya.

Selanjutnya usulan pilkada oleh DPRD, Demokrat juga bereaksi dan menolak dengan tegas. Sebab masyarakat di daerah juga memiliki hak untuk memilih secara langsung pemimpinnya dan menentukan serta merencanakan masa depan daerahnya.

Tidak hanya menolak wacana pemilihan Presiden dan kepala daerah secara langsung, Demokrat, lanjut Hinca, juga menolak wacana yang mengusulkan masa jabatan Presiden ditambah jadi tiga periode.