PPP Jakarta Usul UU DKI Direvisi, Gubernur Tak Lagi Dipilih Rakyat

Jakarta/Net

Muncul aspirasi untuk melakukan revisi UU 29/2007 tentang Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara.

Ketua DPW PPP DKI Jakarta, Abdul Aziz menyebut, revisi tersebut perlu untuk memperkuat Jakarta sebagai pusat bisnis dan ekonomi menyusul rencana pemindahan Ibukota Negara ke Kalimantan Timur.

Pada revisi UU 29/2007 mendatang, walikota dan bupati di Provinsi Jakarta diharapkan dipilih langsung warga Jakarta. Sementara gubernur cukup dipilih pemerintah pusat karena berfungsi sebagai administrator dan wakil pemerintah pusat di Jakarta.

"Sistem otonomi saat ini dimodifikasi dengan menempatkan otonominya pada tingkat kota/kabupaten dan gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat (bukan kepala daerah) yang memiliki kewenangan administrasi mengoordinasikan kawasan Jakarta sebagai kawasan khusus," kata Aziz saat membuka acara Mukerwil DPW PPP Jakarta, Minggu (8/12).

Azis menyebut pemerintah pusat dan Jakarta perlu bertindak cepat menciptakan sistem yang lebih sistematis, inovatif dan kreatif agar Jakarta mampu bersaing sebagai pusat ekonomi dan bisnis.

"Segera dilakukan penataan ulang sistem pemerintahan dan birokrasi yang lebih efektif dan efisien sebagai kawasan bisnis dan segala bentuk perundangan yang dibutuhkan di mana hal ini berbarengan dengan rencana pembahasan regulasi yang dibutuhkan untuk pemindahan Ibukota NKRI," tambah Aziz.

Aziz meyakini perubahan UU tidak akan mengurangi keistimewaan Jakarta. Sebab kota ini akan menjadi kota terpenting di Indonesia karena akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

"Sudah banyak contoh negara yang sukses memindahkan ibukota mereka dengan tetap menjadi kota yang lama sebagai kota terpenting sekaligus menjadi magnet pertumbuhan ekonomi," pungkas Aziz.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Video

FRONT PAGE | CATATAN KAMI, Dr Ahmad Yani

Jumat, 07 Agustus 2020
Video

RMOL World View | Di Balik Ledakan Lebanon Bersama Duta Besar RI untuk Lebanon, Hajriyanto Y Thohari

Jumat, 07 Agustus 2020

Artikel Lainnya

Pejabat Tinggi Pemprov Ramai-ramai Mundur, Ada Apa?
Politik

Pejabat Tinggi Pemprov Ramai..

11 Agustus 2020 06:04
Pendiri PAN Pertanyakan Jasa Fahri Hamzah Dan Fadli Zon Untuk Negara
Politik

Pendiri PAN Pertanyakan Jasa..

11 Agustus 2020 05:22
Senator Jakarta: Kepala Daerah Jangan Paksakan Diri Terapkan Sekolah Tatap Muka
Politik

Senator Jakarta: Kepala Daer..

11 Agustus 2020 03:58
MPR  Dorong Pemerintah Segera Lakukan Terobosan Meredam Peningkatan Kasus Covid-19
Politik

MPR Dorong Pemerintah Seger..

11 Agustus 2020 03:20
Pengamat: Calon Tunggal Vs Kotak Kosong Terjadi Karena Hilangnya Idealisme Partai
Politik

Pengamat: Calon Tunggal Vs K..

11 Agustus 2020 02:56
AHY-Anies Untuk Pilpres 2024, Benny Harman: Ini Bentuk Kepedulian Rakyat Terhadap Masa Depan Bangsa
Politik

AHY-Anies Untuk Pilpres 2024..

11 Agustus 2020 02:33
Keberhasilan Jokowi Juga Tidak Lepas Dari Pemerintahan SBY
Politik

Keberhasilan Jokowi Juga Tid..

11 Agustus 2020 01:36
Mendagri, Mensos Dan Menkeu Terbitkan SKB Untuk Percepatan Pemutakhiran DTKS
Politik

Mendagri, Mensos Dan Menkeu ..

11 Agustus 2020 01:02