Hukuman Bagi Ari Askhara Bisa Saja Sebatas Bayar Denda

Ari Askhara/Net

Kasus dugaan penyelundupan Harley Davidson dan sepeda Brompton yang dilakukan mantan Direktur Utama Garuda Indonesia, I Gusti Ngurah Askhara alias Ari Askhara bisa saja tidak masuk ranah pidana seperti yang disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir.

Hal ini seiring beredarnya surat dari Pjs VP Ground Service PR Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Engelin Yolanda Kardinal kepada Kepada Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, Hengky Aritonang.

Surat yang dikirim pada tanggal 15 November 2019 itu berisi permohonan proses kepabeaan mengenai renana pengiriman pesawat A330-900 NEO dari Perancis ke Indonesia.

Pasalnya, pesawat yang menjadi tempat Harley Davidson dan Brompton ditemukan itu langsung menuju Hanggar 4 Bandara Soetta setelah mendarat. Sementara penumpang dan kru juga akan diturunkan dari Hanggar 4.

Pengamat penerbangan Gerry Soejatman menilai Ari Askhara bisa saja dikenai pembayaran denda atas barang mewah yang dibawanya sesuai dengan UU 10/1995 tentang Kepabeanan.

“Kalau misalnya dia membawa barang kemudian tidak mendeclare bawa barang, kemudian pada saat dicek ketahuan Bea Cukai, bisa bayar denda? Bisa,” ujarnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (9/12).

Namun demikian, yang perlu didalami lagi adalah niat dari Ari Askhara untuk membawa barang itu keluar dari bandara tanpa pengetahuan Bea Cukai. Jika terjadi, maka itu tidak etis dan bisa disebut sebagai pencurian atau penyelundupan.

Jangan sampai, sambung Gerry, Ari Askhara seperti orang yang hendak membeli barang di sebuah toko, kemudian saat di kasir mengaku tidak membawa barang. Tapi setelah di luar toko diperiksa ternyata membawa barang.

“Itu mencuri nggak. Itu salah dan enggak etis,” demikian Gerry.

Kolom Komentar


Video

FRONT PAGE | CATATAN KAMI, Dr Ahmad Yani

Jumat, 07 Agustus 2020
Video

RMOL World View | Di Balik Ledakan Lebanon Bersama Duta Besar RI untuk Lebanon, Hajriyanto Y Thohari

Jumat, 07 Agustus 2020

Artikel Lainnya

Pejabat Tinggi Pemprov Ramai-ramai Mundur, Ada Apa?
Politik

Pejabat Tinggi Pemprov Ramai..

11 Agustus 2020 06:04
Pendiri PAN Pertanyakan Jasa Fahri Hamzah Dan Fadli Zon Untuk Negara
Politik

Pendiri PAN Pertanyakan Jasa..

11 Agustus 2020 05:22
Senator Jakarta: Kepala Daerah Jangan Paksakan Diri Terapkan Sekolah Tatap Muka
Politik

Senator Jakarta: Kepala Daer..

11 Agustus 2020 03:58
MPR  Dorong Pemerintah Segera Lakukan Terobosan Meredam Peningkatan Kasus Covid-19
Politik

MPR Dorong Pemerintah Seger..

11 Agustus 2020 03:20
Pengamat: Calon Tunggal Vs Kotak Kosong Terjadi Karena Hilangnya Idealisme Partai
Politik

Pengamat: Calon Tunggal Vs K..

11 Agustus 2020 02:56
AHY-Anies Untuk Pilpres 2024, Benny Harman: Ini Bentuk Kepedulian Rakyat Terhadap Masa Depan Bangsa
Politik

AHY-Anies Untuk Pilpres 2024..

11 Agustus 2020 02:33
Keberhasilan Jokowi Juga Tidak Lepas Dari Pemerintahan SBY
Politik

Keberhasilan Jokowi Juga Tid..

11 Agustus 2020 01:36
Mendagri, Mensos Dan Menkeu Terbitkan SKB Untuk Percepatan Pemutakhiran DTKS
Politik

Mendagri, Mensos Dan Menkeu ..

11 Agustus 2020 01:02