Pemerintah Harus Hadirkan Inovasi Listrik Terbarukan, Jangan Byar Pet Lagi

Hal itu ditekankan Fraksi PKS dalam diskusi publik menyorot persoalan listrik nasional untuk kesejahteraan rakyat di ruang Fraksi PKS, Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (10/12).

"Hidup kita hari ini nyaris 100 persen tergantung listrik dengan kebutuhan yang semakin meningkat setiap tahun. Dan kebutuhan terbesar ada pada sektor rumah tangga. Kalau kapasitas suplai dan distribusi bermasalah, bisa terbayang potensial kerugiannya seperti beberapa waktu lalu di Jakarta," kata Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini.

Berdasarkan laporan Kementerian ESDM, jelasnya, capaian elektrifikasi Indonesia yang sudah mencapai 98,86%. Namun data tersebut perlu dicek kembali mengingat banyak daerah yang masih mengeluhkan soal suplai listrik, terutama di pelosok-pelosok.

Jika capaian itu benar, PKS meminta pemerintah menjaga kualitas elektrifikasi agar suplai dan distribusi listrik tetap terjaga dan stabil.

"Jangan byar pet lagi, terutama di daerah-daerah terpencil dan pelosok. Ini tanggung jawab pemerintah menjamin pasokan listrik agar tidak ada lagi daerah yang masih gelap gulita," jelasnya.

Dia juga meminta pemerintah menjamin stabilitas harga yang terjangkau bagi masyarakat, termasuk subsidi bagi masyarakat miskin/tidak mampu.

Oleh karenanya, ke depan pemerintah harus menyediakan listrik bagi masyarakat yang belum teraliri dan menyediakan listrik murah bagi rakyat yang berpendapatan rendah.

Negara dan pemerintah juga harus kreatif dan inovatif mencari alternatif sumber energi, seperti energi terbarukan karena negara lain sudah memasang target tinggi.

"Untuk mewujudkan energi terbarukan, perlu sinergitas kebijakan dalam perencanaan dan implementasi industri energi terbarukan. Pelibatan pihak swasta dan masyarakat dalam inovasi energi terbarukan perlu digalakkan mulai pengadaan hingga penjualan sehingga harga makin kompetitif dan kebutuhan energi terpenuhi," tutupnya.

Dalam diskusi tersebut turut hadir narasumber, di antaranya Ketua BPK, Agung Firman Sampurna; anggota Komisi VII DPR Fraksi PKS, Saadiah Uluputti; dan Ketua YLKI, Tulus Abadi.