Sejak 2018 Hingga April 2019, Komnas HAM Tangani 196 Aduan Kasus Agraria

Seminar Nasional bertema “Penyelesaian Konflik Pertanahan Yang Ramah HAM” di Shangrila Hotel, Jakarta, Rabu (11/12)/RMOL

Sebanyak 30 persen kasus atau konflik agraria yang tersebar di seluruh Indonesia menjadi persoalan mendasar di masyarakat.
 
Begitu ungkap Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengenai hasil identifikasi lembaganya dalam Seminar Nasional bertema “Penyelesaian Konflik Pertanahan Yang Ramah HAM” di Shangrila Hotel, Jakarta, Rabu (11/12).

“Konflik yang terjadi di 33 provinsi ini luas areal lahannya mencapai 2.713.369 hektare dengan macam-macam varian,” katanya.

 Taufan menjelaskan, mayoritas konflik agraria terjadi pada sektor perkebunan, kehutanan, pertambangan, infastktur Barang Milik Negara (BMN) dan lingkungan.

Pada kurun waktu 2018 hingga April 2019 sebanyak 196 kasus terkait konflik agraria yang ditangani Komnas HAM melalui aduan dari masyarakat.

Taufan mengurai bahwa dari 196 kasus itu, tersebar di Sumatera sebanyak 21 kasus, Jawa Barat 18 kasus, DKI Jakarta 14 kasus, Jawa Timur 11 kasus, Jawa Tengah 10 kasus, Kalimantan Tengah 10 kasus, Riau 8 kasus dan selebihnya tersebar pada 23 provinsi lainnya.

Selama 2019, kata Taufan, Komnas HAM telah melakukan pemantauan dan diskusi bersama multistakeholder guna mencari solusi dan usulan terkait penyelesaian konflik agraria.

“Komnas HAM juga telah memetakan aktor konflik, penyebab utama dan akar daripada konflik dan ancaman pelanggaran HAM dalam konflik agraria,” ujarnya.

Karena jika konflik agraria tak bisa diselesaikan, dalam skala yang lebih luas ekskalasi konflik bisa berujung kepada berbagai bentuk kekerasan seperti penganiayaan, intimidasi, kriminalisasi bahkan sampai berujung pembunuhan.

Di sisi lain, sambung Taufan, jika tak ditangani secara serius dan komprehensif, praktik-praktik penguasaan, pemanfaatan, dan pengelolaan agraria berpotensi mengancam stabilitas dan integrasi nasional.

Untuk itu, Taufan menyampaikan, Komnas HAM responsif terkait pengaduan konflik dan juga melakukan koordinasi kepada kementerian atau lembaga untuk percepatan penyelesaian konflik agraria.

Kolom Komentar


Video

FRONT PAGE | CATATAN KAMI, Dr Ahmad Yani

Jumat, 07 Agustus 2020
Video

RMOL World View | Di Balik Ledakan Lebanon Bersama Duta Besar RI untuk Lebanon, Hajriyanto Y Thohari

Jumat, 07 Agustus 2020

Artikel Lainnya

Pejabat Tinggi Pemprov Ramai-ramai Mundur, Ada Apa?
Politik

Pejabat Tinggi Pemprov Ramai..

11 Agustus 2020 06:04
Pendiri PAN Pertanyakan Jasa Fahri Hamzah Dan Fadli Zon Untuk Negara
Politik

Pendiri PAN Pertanyakan Jasa..

11 Agustus 2020 05:22
Senator Jakarta: Kepala Daerah Jangan Paksakan Diri Terapkan Sekolah Tatap Muka
Politik

Senator Jakarta: Kepala Daer..

11 Agustus 2020 03:58
MPR  Dorong Pemerintah Segera Lakukan Terobosan Meredam Peningkatan Kasus Covid-19
Politik

MPR Dorong Pemerintah Seger..

11 Agustus 2020 03:20
Pengamat: Calon Tunggal Vs Kotak Kosong Terjadi Karena Hilangnya Idealisme Partai
Politik

Pengamat: Calon Tunggal Vs K..

11 Agustus 2020 02:56
AHY-Anies Untuk Pilpres 2024, Benny Harman: Ini Bentuk Kepedulian Rakyat Terhadap Masa Depan Bangsa
Politik

AHY-Anies Untuk Pilpres 2024..

11 Agustus 2020 02:33
Keberhasilan Jokowi Juga Tidak Lepas Dari Pemerintahan SBY
Politik

Keberhasilan Jokowi Juga Tid..

11 Agustus 2020 01:36
Mendagri, Mensos Dan Menkeu Terbitkan SKB Untuk Percepatan Pemutakhiran DTKS
Politik

Mendagri, Mensos Dan Menkeu ..

11 Agustus 2020 01:02