Mereka menilai acara DWP lebih condong kepada ajang maksiat, daripada sebuah pertunjukan musik. Rencananya, DWP 2019 akan digelar pada 13-15 Desember 2019 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta.
Penolakan acara DWP sebetulnya bukan hal baru. Di awal kemunculannya juga sempat terjadi unjuk rasa dengan tuntutan yang sama.
Namun Pemprov DKI tetap menggelar perhelatan musik bergenre Elektronik Dance tersebut.
Terkait hal ini Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta perempuan satu-satunya, Zita Anjani, memberikan pendapatnya.
"Saya rasa itu acara tahunan. Kalau dari Pak Gubernur memberikan izin, saya rasa tidak apa ya," ungkap Zita saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (12/12).
Terlebih lagi, politikus Partai Amanat Nasional ini juga tak membantah bila pajak yang didapat dari event DWP cukup besar.
"Iya lumayan untuk Jakarta. Jadi saya rasa, kalau Pak Anies melihat itu sesuatu yang
fine, oke, ya saya rasa tidak ada masalah," tandasnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: