Putusan MK Beri Keuntungan Buat Rakyat, Tapi Rugikan Calon Kada Eks Koruptor

Ilustrasi/Net

Persyaratan pencalonan eks napi korupsi baru saja direvisi pengaturannya di dalam Undang-Undang (UU) 10/2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Revisi dilakukan karena Perkumpulan untuk Demokrasi dan Pemilu (Perludem) bersama Indonesia Corruption Watch (ICW) mengajukan uji materil Pasal 7 ayat 2 huruf g UU 10/2016.

Alhasil, persyaratan pencalonan yang pernah dipakai pada tahun 2009 kembali dimasukkan ke dalam UU 10/2016.

Satu poin tambahan yang dimaksudkan itu adalah, mensyaratkan kepada eks napi koruptor untuk menunggu 5 tahun pasca menjalani hukuman pidananya jika ingin maju Pilkada.

Menurut Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Feri Amsari, putusan itu merugikan calon kepala daerah yang tersangkut korupsi, namun memberikan keuntungan bagi masyarakat pemilih.

"Pemilih dilindungi haknya dari potensi kealpaan memilih orang yang bermasalah sekaligus menjaga partai dari mencalonkan figur yang berpotensi menciptakan masalah yang sama jika memimpin," ujar Feri saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (12/12).

Sementara itu, Feri membeberkan putusan kerugian yang akan ditanggung calon kepala daerah yang pernah tersangkut kasus rasuah.

Dimana, terpidana kasus korupsi tidak akan bisa menjadi calon kepala daerah jika belum memenuhi 3 syarat yang ditetapkan MK.

Sehingga, implementasi putusan MK ini juga bakal menjadi alarm buat kepala daerah lainnya untuk tidak berperilaku koruptif saat memimpin.

"Kepala daerah akan ragu melakukan korupsi karena jika jadi terpidana maka mereka tidak akan dapat mencalonkan diri kembali," pungkas Feri.

Kolom Komentar


Video

Nadiem Minta Maaf, Berharap Muhammadiyah, NU, dan PGRI Bergabung Program POP

Selasa, 28 Juli 2020
Video

Jokowi: Saya Tidak Tahu Sebabnya Apa, Minggu-minggu Terakhir Ini Masyarakat Khawatir Covid-19

Senin, 03 Agustus 2020

Artikel Lainnya

Antisipasi Jurang Resesi, PKB Desak Jokowi Segera Normalisasi Anggaran Kementan Dan KKP
Politik

Antisipasi Jurang Resesi, PK..

07 Agustus 2020 05:57
Antisipasi Kehilangan Kepercayaan Rakyat, Jokowi Disarankan Segera Tepati Janji Politiknya
Politik

Antisipasi Kehilangan Keperc..

07 Agustus 2020 05:33
Yahya Cholil Staquf Sebut NU Ikut POP Kemendikbud, LP Ma'arif: Kami Tidak Tahu Menahu
Politik

Yahya Cholil Staquf Sebut NU..

07 Agustus 2020 02:18
Bertemu Internal Dengan Fraksi Demokrat, AHY Bahas Situasi Nasional Terkini
Politik

Bertemu Internal Dengan Frak..

07 Agustus 2020 01:09
Jokowi Terbitkan Inpres Pelanggar Protokol Kesehatan, DPR: Sanksi Harus Mendidik Dan Ada Efek Jera
Politik

Jokowi Terbitkan Inpres Pela..

07 Agustus 2020 00:22
KH Yahya Cholil Staquf Sebut NU Tetap Ikut POP Kemendikbud
Politik

KH Yahya Cholil Staquf Sebut..

06 Agustus 2020 23:54
Indef: Minus 5,32 Persen Saat Pandemik Corona Mengkonfirmasi Struktur Ekonomi Era Rezim Jokowi Rapuh
Politik

Indef: Minus 5,32 Persen Saa..

06 Agustus 2020 23:14
Ekonom Prediksi Perekonomian Nasional Akan Membaik Di Kuartal III
Politik

Ekonom Prediksi Perekonomian..

06 Agustus 2020 22:34