Terlebih niatan Nadiem yang hendak mengganti UN dengan
assessment (penilaian) kompetensi minimum dan survei karakter di tahun 2021 bagi para pelajar.
Bagi JK, anak murid di Indonesia harus diberi pemacu kerja keras untuk berpikir, hal itu dapat dilakukan melalui UN.
“Saya belum tahu jelas apa isinya (detail penghapusan UN), artinya lebih terang anak tidak kerja keras kalau tidak ada
external pressure,†ucap JK usai acara Semiloka yang diselenggarakan Komnas HAM di Hotel Sultan Jakarta Pusat, Kamis (12/12).
Ia menyarankan kepada Nadiem untuk mengkaji ulang kebijakan tersebut sesuai dengan karakteristik peserta didik di Tanah Air.
“Iya (harus dikaji), jangan samakan sekolah Indonesia itu kayak di Finland yang penduduknya 5 juta. Kalau 5 juta (penduduk), kita juga bisa merdekakan belajar. Lah kalau 150 juta (penduduk) gimana tanpa substansi?" tandasnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: