PPP: Jangan Sampai Ada Anggota Dewas KPK Dari Parpol

Sabtu, 14 Desember 2019, 03:28 WIB

Sekjen PPP, Arsul Sani/RMOL

Menjelang pelantikan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK), muncul suara jangan sampai orang partai politik menempati jabatan tersebut.

Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal PPP, Arsul Sani merespons rencana pelantikan Dewas KPK, Jumat (13/12).

Menurut anggota Komisi III DPR ini, sebaiknya tidak ada Dewan Pengawas KPK yang masih menjabat di partai politik. Tujuannya, untuk menghindari terjadinya bias politik dalam menalankan tugas pengawasan pemberantasan tindakan korupsi.

“Saya kira sebaiknya jangan ada Dewan Pengawas yang masih menjabat di partai politik, sehingga tidak terkesan ada politisasi di KPK, kecuali orang itu jadi politisi tapi sudah menjadi pejabat publik yang lain,” katanya, di Komplek Parlemen Senayan (13/12).

Wakil Ketua MPR ini juga mengatakan bahwa pemilihan Dewan Pengawas harus mengacu pada UU KPK yang sudah di perbarui.

“UU KPK tahun ini kan memang memberi kewenangan kepada Presiden untuk menunjuk dan mengangkat langsung Dewan itu,” pungkasnya.

Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengaku sudah selesai menyusun nama-nama anggota Dewan Pengawas atau Dewas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023.

Kendati demikian, Jokowi belum mau merinci siapa saja nama anggota Dewas KPK yang telah disusunnya itu.

"Sudah, tapi belum (diumumkan)," ujar Jokowi di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, Selasa (10/12/2019) pagi tadi.
Dewan Pengawas KPK mengemban tugas yang signifikan dalam penindakan korupsi, misalnya, memegang kewenangan memberikan izin penyadapan. Iva11

Kolom Komentar


Video

FRONT PAGE | CATATAN KAMI, Dr Ahmad Yani

Jumat, 07 Agustus 2020
Video

RMOL World View | Di Balik Ledakan Lebanon Bersama Duta Besar RI untuk Lebanon, Hajriyanto Y Thohari

Jumat, 07 Agustus 2020

Artikel Lainnya

Pejabat Tinggi Pemprov Ramai-ramai Mundur, Ada Apa?
Politik

Pejabat Tinggi Pemprov Ramai..

11 Agustus 2020 06:04
Pendiri PAN Pertanyakan Jasa Fahri Hamzah Dan Fadli Zon Untuk Negara
Politik

Pendiri PAN Pertanyakan Jasa..

11 Agustus 2020 05:22
Senator Jakarta: Kepala Daerah Jangan Paksakan Diri Terapkan Sekolah Tatap Muka
Politik

Senator Jakarta: Kepala Daer..

11 Agustus 2020 03:58
MPR  Dorong Pemerintah Segera Lakukan Terobosan Meredam Peningkatan Kasus Covid-19
Politik

MPR Dorong Pemerintah Seger..

11 Agustus 2020 03:20
Pengamat: Calon Tunggal Vs Kotak Kosong Terjadi Karena Hilangnya Idealisme Partai
Politik

Pengamat: Calon Tunggal Vs K..

11 Agustus 2020 02:56
AHY-Anies Untuk Pilpres 2024, Benny Harman: Ini Bentuk Kepedulian Rakyat Terhadap Masa Depan Bangsa
Politik

AHY-Anies Untuk Pilpres 2024..

11 Agustus 2020 02:33
Keberhasilan Jokowi Juga Tidak Lepas Dari Pemerintahan SBY
Politik

Keberhasilan Jokowi Juga Tid..

11 Agustus 2020 01:36
Mendagri, Mensos Dan Menkeu Terbitkan SKB Untuk Percepatan Pemutakhiran DTKS
Politik

Mendagri, Mensos Dan Menkeu ..

11 Agustus 2020 01:02