Dengan catatan, menteri dari Partai Gerindra itu bisa memastikan kebijakan yang diambil menguntungkan bagi para nelayan.
“Kalau dampaknya bisa dirasakan bagi para nelayan, saya setuju, kalau tidak ya jangan,†ujar anggota Komisi IV kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Senin (16/12).
Terpenting, Menteri Edhy harus mendata nelayan yang merasa kesulitan untuk melakukan ekspor. Setelah itu, mereka diberikan bimbingan oleh KKP melalui dinas kelautan di daerah.
“Jadi dihitung sudah berapa banyak nelayan yang berhasil ekspor. Nanti untuk dilakukan pengawasan oleh KKP, Dinas di kabupaten kota,†katanya.
Penutupan keran ekspor sendiri telah memunculkan penjualan melalui pasar gelap atau black market. Penjualan itu membuat negara mengalami kerugian karena tidak mendapat devisa.
Sementara penutupan ekspor benih lobster kerap dikeluhkan para nelayan. Sebab, mereka tidak memiliki sarana cukup untuk bisa menangkarkan benih hingga menjadi siap pakan. Alhasil, banyak nelayan merugi lantaran benih tersebut mati sebelum dijual.
“Kalau saya selama nelayan sejahtera, kebijakan apapun akan saya dukung. Yang penting nelayan harus langsung mendapatkan manfaatnya jangan korporasi,†tutupnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: