Tolak Jabatan Dewas KPK, Bukan Berarti Yusril Mau Tinggalkan Jokowi

Namun, keputusan Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra yang tidak bersedia menduduki jabatan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK), bukan berarti mantan Ketua Tim Kuasa Hukum Jokowi-Maruf itu mau meninggalkan Jokowi.

"Indikasi YIM keluar koalisi masih lemah," kata Ketua Presidium Perhimpunan Masyarakat Madani (Prima) Sya'roni kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (19/12).

Dia menyarankan, agar PBB tetap ada di dalam pemerintahan Jokowi-Maruf. Hal itu lebih baik bagi partai Yusril.

"Yang perlu dilakukan YIM saat ini adalah membangun komunikasi yang lebih baik lagi dengan Jokowi," ujar Sya'roni.

Jadi, menurut Sya'roni, penolakan posisi Dewas KPK oleh Yusril bisa dianggap sebagai upaya untuk membangun komunikasi yang lebih baik lagi dengan Jokowi.

"Sikap tegas YIM perlu ditunjukkan untuk menaikkan bargaining," tutup Sya'roni.