Persoalan Uighur Bersifat Kompleks, Ada Separatisme, Terorisme, Radikalisme dan Salah Kaprah Otoritas Pemerintah

Ketua PBNU KH Robikin Emhas/Net

PBNU telah menyampaikan kepada pemerintah Cina melalui Kedutaan Besar Cina untuk Indonesia agar umat muslim Uighur dan umat beragama lainnya dapat melaksanakan peribadatan sebagaimana tuntunan agamanya masing-masing.

Hal itu disampaikan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Robikin Emhas.

Ia telah meminta agar penentuan kebijakan penanganan radikalisme berbasis agama melibatkan organisasi keagamaan dan pemuka agama di sana, termasuk dalam menentukan kebijakan mengenai pengertian dan indikasi radikalisme.

“Persoalan Uighur yang terjadi di Cina merupakan persoalan yang bersifat kompleks. Ada separatisme, terorisme, radikalisme dan salah kaprah otoritas pemerintah dalam mendefinisikan radikalisme. Misalnya ada yang kampanye terbuka produk halal lalu dilabeli radikal. Tentu saja selain perang dagang,” terang Staf khusus Wapres Ma’ruf Amin ini, saat berada di Meulaboh, Senin (23/12).

Selain itu, problem lain yang mendasar bagi pemeluk agama (apa pun agamanya), pemeluk agama di negara tersebut tidak bisa menjalankan peribadatan di sembarang tempat.

“Hanya boleh menjalankan peribadatan di tempat ibadah dan ruang privat. Di kantor pemerintah, tempat kerja dan lembaga pendidikan tidak boleh, kecuali lembaga pendidikan berbasis agama,” katanya menambahkan.

Hal itu terjadi karena regulasinya memang mengatur seperti itu. Sementara pada level konstitusi Cina memberi jaminan kebebasan bagi warga Cina untuk memeluk atau tidak memeluk suatu agama dan keyakinan.

Menurutnya, PBNU mengormati kebijakan dalam negeri suatu negara, termasuk Cina dalam setiap upaya mempertahankan keutuhan wilayahnya, dengan tetap menjunjung dan mengedepankan martabat kemanusiaan dalam proses penanganannya.

“Kita patut mendukung pemberantasan terorisme. Karena terorisme bertentangan dengan ajaran agama mana pun dan tidak dibenarkan berdasar nilai kemanusiaan yang bersumber dari ideologi apa pun,” jelas Robikin Emhas.

Ia menegaskan, tanpa bermaksud mencampuri urusan dalam negeri Cina, ia berharap agar Cina memiliki perspektif baru dalam mendefinisikan kebebasan menjalankan peribadatan bagi pemeluknya.

Begitu juga dalam menentukan batasan apa yang disebut sebagai radikal, sehingga tidak ada orang yang mengkampanyekan makanan halal atau meminta menu halal di restoran lalu dikategorikan radikal dan dilakukan penindakan.
EDITOR: RENI ERINA

Kolom Komentar


Video

DIALOG JALAN SUTERA - Buka Bukaan Hubungan Indonesia China

Selasa, 13 Oktober 2020
Video

RMOL WORLD VIEW - 40 Tahun Yang Hangat, Bela Sawit Saling Menguat

Selasa, 13 Oktober 2020
Video

BINCANG SEHAT - Siap Hadapi Musim Hujan Di Tengah Pandemi Covid

Rabu, 14 Oktober 2020

Artikel Lainnya

Siang Ini, Budiman Sudjatmiko Dan Fadli Zon Menyoal Reformasi Hingga Mosi Tidak Percaya
Politik

Siang Ini, Budiman Sudjatmik..

22 Oktober 2020 12:55
Maruf Amin Berharap Pesantren Jadi Motor Penggerak Ekonomi Kerakyatan
Politik

Maruf Amin Berharap Pesantre..

22 Oktober 2020 12:47
Peringati Hari Santri Nasional, Ketua DPR: Nyalakan Semangat Gotong Royong Untuk Bangun Indonesia
Politik

Peringati Hari Santri Nasion..

22 Oktober 2020 12:35
Ahmad Dhani: Sejak Gus Dur Wafat, Sudah Sepatutnya Nahdliyin “Berimam” Pada Cak Nun
Politik

Ahmad Dhani: Sejak Gus Dur W..

22 Oktober 2020 12:20
Aria Bima: Ada Kecenderungan Terjadi Anarkisme Demokrasi
Politik

Aria Bima: Ada Kecenderungan..

22 Oktober 2020 11:38
Feri Amsari: Ada Kutukan Periode Kedua, Berbagai Skandal Dan Watak Asli Presiden Muncul
Politik

Feri Amsari: Ada Kutukan Per..

22 Oktober 2020 11:34
HUT Ke-56 Golkar, Airlangga Hartarto: Sebagai Partai Senior Harus Selalu Hadir Memberi Solusi
Politik

HUT Ke-56 Golkar, Airlangga ..

22 Oktober 2020 10:59
Irma Suryani: Kalau Jokowi Represif, Orang Seperti Rocky Gerung Sudah Hilang
Politik

Irma Suryani: Kalau Jokowi R..

22 Oktober 2020 10:55