Paling gres, adalah upaya mem-
bully Anies atas insiden ambruknya Jembatan Lengkung di Hutan Kota Kemayoran. Anies dinilai harus bertanggung jawab atas insiden tersebut.
Padahal, proyek jembatan tersebut bukan dikelola Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jembatan tersebut merupakan pekerjaan Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek (BLU PPK) Kemayoran, yang merupakan Satuan Kerja di bawah Kementerian Sekretariat Negara RI.
Dengan banyaknya politisi yang salah sasaran mem-
bully Anies, dosen Komunikasi dan Marketing Politik Universitas Gadjah Mada (UGM), Nyarwi Ahmad menilai masyarakat di Indonesia tidak bodoh terhadap segala
bully-an yang dialamatkan kepada Anies.
Apalagi, di era digital saat ini sudah banyak data dan fakta tersebar di internet.
"Ya (harus jadi pelajaran), saya kira masyarakat kita makin hari makin tidak bodoh, bisa milah-milah (informasi)," ucap Nyarwi Ahmad kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (25/12).
Sehingga, Nyarwi menyarankan kepada para politisi yang ingin mengkritik Anies, harus mencari data dan fakta yang benar lebih dulu. Tidak asal nyinyir.
"Artinya orang bisa melihat kelemahan Anies pasti, tapi juga bisa mengapresiasi kinerja yang dilakukan. Kalau mau kritik kelemahan Anies tentu harus berbasis pada fakta yang lebih akurat lah," tegasnya.
Kritikan yang muncul atas insiden ambruknya jembatan yang dikelola Pemerintah Pusat harus jadi pelajaran agar lebih jeli mengkritik sesuai sasarannya.
"Misalnya infrastruktur (yang dikritik) ya infrastruktur DKI, tapi tidak pada objek salah sasaran," pungkasnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: