Dimensy.id Mobile
Dimensy.id
Apollo Solar Panel

Pengamat: Mau Kritik Anies? Harus Berdasarkan Fakta Akurat

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/jamaludin-akmal-1'>JAMALUDIN AKMAL</a>
LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL
  • Rabu, 25 Desember 2019, 09:27 WIB
Pengamat: Mau Kritik Anies? Harus Berdasarkan Fakta Akurat
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan/Humas Balaikota
rmol news logo Di antara sekian banyak Kepala Daerah di Indonesia, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sepertinya kerap jadi sasaran kritikan, nyinyiran, bahkan bully-an. Padahal, tak semua bully yang menyasar Anies punya latar belakang fakta dan data yang valid. Cenderung berdasarkan ketidaksukaan.
Selamat Menunaikan Ibadah Puasa

Paling gres, adalah upaya mem-bully Anies atas insiden ambruknya Jembatan Lengkung di Hutan Kota Kemayoran. Anies dinilai harus bertanggung jawab atas insiden tersebut.

Padahal, proyek jembatan tersebut bukan dikelola Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jembatan tersebut merupakan pekerjaan Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek (BLU PPK) Kemayoran, yang merupakan Satuan Kerja di bawah Kementerian Sekretariat Negara RI.

Dengan banyaknya politisi yang salah sasaran mem-bully Anies, dosen Komunikasi dan Marketing Politik Universitas Gadjah Mada (UGM), Nyarwi Ahmad menilai masyarakat di Indonesia tidak bodoh terhadap segala bully-an yang dialamatkan kepada Anies.

Apalagi, di era digital saat ini sudah banyak data dan fakta tersebar di internet.

"Ya (harus jadi pelajaran), saya kira masyarakat kita makin hari makin tidak bodoh, bisa milah-milah (informasi)," ucap Nyarwi Ahmad kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (25/12).

Sehingga, Nyarwi menyarankan kepada para politisi yang ingin mengkritik Anies, harus mencari data dan fakta yang benar lebih dulu. Tidak asal nyinyir.

"Artinya orang bisa melihat kelemahan Anies pasti, tapi juga bisa mengapresiasi kinerja yang dilakukan. Kalau mau kritik kelemahan Anies tentu harus berbasis pada fakta yang lebih akurat lah," tegasnya.

Kritikan yang muncul atas insiden ambruknya jembatan yang dikelola Pemerintah Pusat harus jadi pelajaran agar lebih jeli mengkritik sesuai sasarannya.

"Misalnya infrastruktur (yang dikritik) ya infrastruktur DKI, tapi tidak pada objek salah sasaran," pungkasnya. rmol news logo article

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA