Sekjen MUI: Kalau Diam Soal Uighur Lebih Baik Pemerintah Hapus Mukadimah UUD 1945

Sekjen MUI Anwar Abbas/Net

Sikap pemerintah Indonesia yang memilih tidak ikut campur terhadap kasus dugaan pelanggaran HAM yang menimpa etnis Uighur di Xinjiang, China mendapat respon keras dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Sekjen MUI Anwar Abbas menilai pemerintah telah gagal memahami pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 yang menjadi dasar konstitusi Indonesia.

“Kalau pemerintah Indonesia mengatakan tidak ikut campur itu berarti pemerintah tidak paham mukadimah UUD 1945," tegasnya kepada wartawan di Kantor MUI Pusat, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Kamis (26/12).

Ketua PP Muhammadiyah itu mengurai bahwa pembukaan UUD 1945 jelas menyatakan kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh karena itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Artinya, bangsa Indonesia menjunjung tinggi perikemanusiaan dan perikeadilan. Sehingga jika ada negara yang menginjak perikemanusian dan perikeadilan, Indonesia tidak boleh diam.

Anwar menyarankan pemerintah lebih baik menghapus pembukaan UUD 1945 jika tidak ingin ikut serta dalam ketertiban dunia. Dalam hal ini, Indonesia tidak mau ikut campur atas dugaan pelanggaran HAM terhadap etnis Uighur di Xinjiang, China.

"Kalau Indonesia diam, hapus saja itu mukadimah UUD 1945," tandasnya.

Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko menegaskan bahwa Indonesia tidak akan ikut campur soal etnis Uighur di Xinjiang, China. Menurutnya, kasus itu merupakan urusan dalam negeri China. Sikap Indonesia, sambungnya, akan mengacu pada prinsip dasar hubungan internasional.

"Saya pikir sudah dalam standar internasional bahwa kita tidak memasuki urusan luar negeri masing-masing negara," kata di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin lalu (23/12).

Kolom Komentar


Video

Pendemi Covid-19, Ilhami Sari Rogo Wujudkan Agrowisata Unila dan Hortipark Pesawaran

Selasa, 01 Desember 2020
Video

Sari Rogo Dan Kerikil Agrowisata Unila

Selasa, 01 Desember 2020
Video

Anies Baswedan Positif Covid-19

Selasa, 01 Desember 2020

Artikel Lainnya

Aziz Syamsuddin: Papua Bagian Tidak Terpisahkan Dari NKRI
Politik

Aziz Syamsuddin: Papua Bagia..

02 Desember 2020 00:35
Efektif Kampanye Di Media Sosial, Eri-Armuji Unggul Di Kelompok Pemilih Usia Muda
Politik

Efektif Kampanye Di Media So..

01 Desember 2020 23:27
Edhy Prabowo Tersangka, Effendi Gazali: Saya Akui Gagal Sebagai Penasihat
Politik

Edhy Prabowo Tersangka, Effe..

01 Desember 2020 23:18
Cak Nanto: Plesetkan Azan Jadi Ajakan Jihad Itu Penistaan Agama
Politik

Cak Nanto: Plesetkan Azan Ja..

01 Desember 2020 23:03
Cegah Kondisi Buruk Akibat Covid-19, Akademisi UI Sarankan Pemerintah Terapkan PSBB Total Serentak
Politik

Cegah Kondisi Buruk Akibat C..

01 Desember 2020 22:23
Effendi Gazali Ungkap Permen 12/2020 Beda Dengan Draf Yang Dibahas, Edhy Prabowo Kecolongan
Politik

Effendi Gazali Ungkap Permen..

01 Desember 2020 22:20
Djoko Edhi: Penggerudukan Rumah Mahfud MD Bukti Warga Madura Tak Suka Jokowi
Politik

Djoko Edhi: Penggerudukan Ru..

01 Desember 2020 21:25
PP Muhammadiyah Doakan Anies Dan Ariza Sembuh Dari Covid-19
Politik

PP Muhammadiyah Doakan Anies..

01 Desember 2020 20:47