Catatan Akhir Tahun PKS: Melesetnya Target Ekonomi Hingga Kado Kenaikan Tarif Dari Jokowi

Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini mengatakan, poin pertama adalah bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Pertumbuhan ekonomi secara umum dinilai melambat dan defisit neraca perdagangan masih terjadi.

Tercatat, pada kuartal III-2019, pertumbuhan ekonomi nasional secara tahunan sebesar 5,02 persen (yoy). Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi lebih banyak ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Sedangkan kinerja ekspor masih belum bisa diandalkan.

"Pemerintahan Jokowi tidak berhasil mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang sudah ditargetkan baik dalam RPJMN 2015-2019 maupun APBN 2019," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Rabu (1/1).

Ekonomi nasional, lanjutnya, masih tertolong dengan tumbuhnya sektor informal di tengah-tengah masyarakat. Namun program iuran BPJS yang direncanakan naik 100 persen dan tarif tol mulai Januari 2020 akan menambah beban rakyat dan menjadi kado tahun baru yang pahit bagi masyarakat.

Polarisasi dan segregasi politik di antara masyarakat juga dinilainya masih sangat tajam. Hal ini karena adanya sikap pendikotomian yang terus dipelihara lantaran beda pandangan dan sikap yang secara teknis sering disimplifikasi menjadi sikap toleran dan radikal, apalagi jika pandangan tersebut beda haluan dengan Pemerintah.

"Ke depan kita perlu menjaga stabilitas politik, di antaranya pihak eksekutif jangan banyak mengeluarkan statement atau komentar yang menyulut emosi serta menimbulkan kegaduhan publik" jelas Jazuli.

Catatan penting lainnnya yakni kemunculan mega skandal Jiwasraya dengan gagal membayar polis nasabahnya hingga 12,4 triliun.

"Ini pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan pada tahun 2020," sambungnya.

Bidang penegakan hukum juga tak kalah penting. Menurutnya, bidang ini masih jauh dari rasa keadilan. Salah satu yang ia contohkan adalah peristiwa demonstrasi pasca Pilpres 2019 yang berujung pada penangkapan, penahanan sewenang-sewenang dan jatuhnya korban jiwa.

Bahkan, jelasnya, beberapa ulama dan tokoh agama ada yang dipersekusi dan dikriminalisasi dalam menyampaikan ceramah dan ajaran agama.

"Tahun 2020 adalah awal kita membuka lembaran baru. Perlu keseriusan bersama menghadirkan iklim demokrasi yang sehat, kompetitif, dan membuahkan kesejahteraan rakyat," tutupnya.