Penerimaan Pajak Jeblok Karena Pemerintahan Jokowi Miskin Data Akurat

Hingga Selasa (31/12) sekitar pukul 10.30 WIB, pencapaian realisasi penerimaan pajak baru 83,04 perse, kurang Rp 267 triliun dari target Rp 1.557,5 Triliun.
Merespons informasi defisit penerimaan pajak itu, Ekonom Universitas Indonesia, Athor Subroto menyatakan data angka yang disampaikan oleh Rizal Ramli harus diperhatikan pemerintah.

Meski demikian, Athor menyampaikan jika ada penurunan daya beli masyarakat harus diperjelas di segemen yang mana.

"Angka yang diajukan oleh Pak RR (Rizal ramli) ini harus juga diperhatikan, diambil positifnya saja. Memang pendapatan pajak kita agak sulit, tapi kalau dikatakan penurunan daya beli mungkin perlu dikritisi, karena harus lebih detail pada segmen yang mana," kata Athor kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (2/1).

Menurut Athor, Pemerintahan Joko Widodo harus segera menjalankan strategi untuk menggenjot penerimaan pajak. Kata Direktur Sekolah Kajian Stratejik Dan Global UI ini, pemerintah masih kesulitan menggenjot penerimaan pajak karena miskin data yang akurat.

"Untuk strategi memperbesar penerimaan pajak memang benar, penerintah harus lebih kreatif, nah untuk ini pemerintah agak kesulitan karena masih miskin data yang akurat mengenai misalkan saja tentang jumlah perusahaan kecil maupun besar yang seharusnya dikenai pajak dan berapa besarnya pajak yang harus dibayar," tandasnya.