Lagi, Indonesia Protes Keras Terkait Klaim China Atas Kedaulatan Natuna

Kapal China di Perairan Natuna/Net

Indonesia menolak dengan tegas klaim China yang mengaku memiliki kedaulatan atas perairan di dekat Kepulauan Nansha, Laut China Selatan, yang berbatasan langsung dengan Laut Natuna.

Wilayah yang diklaim oleh China itu masih merupakan zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia.
Sehingga klaim historis China soal perairan tersebut tidak memiliki dasar hukum dan tidak pernah diakui oleh hukum internasional.

"Klaim historis China atas ZEE Indonesia dengan alasan bahwa para nelayan China telah lama beraktivitas di perairan dimaksud bersifat unilateral, tidak memiliki dasar hukum dan tidak pernah diakui oleh UNCLOS 1982,"  demikian disampaikan pihak  Kemlu, Rabu (1/1).  

Indonesia Mendesak China untuk menjelaskan dasar hukum dan batas-batas yang jelas perihal klaim RRT di ZEE Indonesia berdasarkan UNCLOS 1982.

Terkait istilah  "perairan terkait atau relevant waters" yang digunakan China untuk merujuk pada wilayah di sekitar perairan yang mereka klaim di Laut China Selatan, Kemlu menekankan pemerintah Indonesia menolak dengan tegas istilah tersebut.  Istilah "perairan terkait" tidak dikenal dan tidak sesuai dengan UNCLOS 1982.

Sebelumnya, Indonesia memprotes kapal ikan Tiongkok yang memasuki perairan Natuna secara ilegal.  China menolak protes itu dan menganggap Indonesia telah menuduhnya. Dalam penolakan itu, China menegaskan bahwa negaranya memiliki hak kedaulatan atas Kepulauan Nansha di Laut China Selatan dan perairan sekitarnya yang berbatasan langsung dengan Natuna.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Geng Shuang, menegaskan China memiliki hak historis di Laut China Selatan. Sejak dahulu,  para nelayannya telah lama melaut dan mencari ikan di perairan itu dan dekat Kepulauan Nansha.

Perairan Natuna menjadi jalur utama perdagangan internasional. Sehingga klaim China tersebut juga menyinggung negara-negara lain di Asia Tenggara seperti Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei.

Indonesia mendukung kode etik Laut China Selatan segera diterapkan sebagai pedoman negara-negara bertindak di perairan kaya sumber daya alam tersebut demi mencegah konflik.
EDITOR: RENI ERINA

Kolom Komentar


Video

Sosok Mayat Mengapung di Sungai Gegerkan Warga Grobogan

Minggu, 22 November 2020
Video

Laporkan Rektor ke KPK, Frans Josua Napitu Dirumahkan oleh UNNES

Senin, 23 November 2020
Video

Copot Baliho Habib Rizieq Tak Berizin oleh Satpol PP Kota Semarang

Senin, 23 November 2020

Artikel Lainnya

Saatnya Pemerintah Realisasikan Tujuan Pembentukan UU Ciptaker
Politik

Saatnya Pemerintah Realisasi..

29 November 2020 06:40
Luhut Ingin Anggaran KKP Rp 6,65 Triliun Jadi Penggerak Roda Ekonomi
Politik

Luhut Ingin Anggaran KKP Rp ..

29 November 2020 06:23
Kutuk Pembunuhan Sadis Keluarga Di Sigi, Romo Benny: Negara Harus Hadir Berikan Rasa Aman
Politik

Kutuk Pembunuhan Sadis Kelua..

29 November 2020 05:59
Survei TerUKUR: Paslon SanDi Unggul di Pilkada Malang
Politik

Survei TerUKUR: Paslon SanDi..

29 November 2020 05:46
Hari Ini, KPU Tangsel Targetkan Pelipatan Kertas Suara Sudah Selesai
Politik

Hari Ini, KPU Tangsel Target..

29 November 2020 04:37
Didengar Anies, Usulan Gerindra Soal Bansos Sembako Diganti BLT Direalisasikan Tahun Depan
Politik

Didengar Anies, Usulan Gerin..

29 November 2020 03:42
Ingin Kembalikan Kejayaan, Hanura Jabar Terus Geber Mesin Partai Menuju 2024
Politik

Ingin Kembalikan Kejayaan, H..

29 November 2020 02:03
Panaskan Pilkada Tuban, Gubernur Jateng Ajak Kader PDIP Menangkan Paslon Setia Negara
Politik

Panaskan Pilkada Tuban, Gube..

29 November 2020 01:43