Beda Penanganan Banjir Anies Dan Jokowi, DPRD: Penggusuran Bikin Warga Marah

Kamis, 02 Januari 2020, 21:43 WIB
Laporan: Ahmad Alfian

Penampakan sungai Ciliwung/Net

Banjir di kawasan Jabodetabek menyisakan silang pendapat antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Pusat.

Presiden Joko Widodo yang juga pernah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta menyebut penyelesaian banjir harus dilakukan dengan normalisasi sungai. Berbeda halnya dengan Gubernur Anies Baswedan yang memilih naturalisasi sungai.

Normalisasi dalam pengertian yang telah direalisasikan oleh Pemprov DKI adalah melakukan pelebaran sungai dengan memindahkan masyarakat sekitar. Pinggiran sungai dilakukan betonisasi.

Sedangkan konsep naturalisasi memanfaatkan ekosistem hijau di mana di pinggiran sungai di tanamani pohon.

Konsep penataan naturalisasi selain bertujuan menjaga ekosistem yang ada di pinggir sungai tetap hidup, juga menjadikan pinggiran sungai bisa menyerap air.

Silang pendapat ini turut ditanggapi Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Zita Anjani.

"Intinya begini, kalau normalisasi pasti ada pembetonan. Memang positifnya debit air lebih cepat mengalir ke lautan. Tapi normalisasi itu juga pasti akan ada penggusuran. Nah digusur sudah pasti (membuat) warga marah," ungkapnya saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (2/1).

Menurut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, normalisasi dan naturalisasi memiliki plus minus.

"Tapi kalau naturalisasi, air dibiarkan menyerap langsung. Airnya lebih lama mengalirnya, tapi tidak ada penggusuran. Warganya senang tapi banjirnya masih ada," pungkasnya.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Video

NOORCA M. MASSARDI: Ketika Harta | Puisi Hari Ini

Senin, 10 Februari 2020
Video

[FULL] | Singgung Film Avengers: Endgame, Pidato Jokowi di Parlemen Australia

Senin, 10 Februari 2020
Video

30 Tahun MURI, Bakti Sosial ke Kampung Sumur

Selasa, 11 Februari 2020