Dimensy.id Mobile
Dimensy.id
Apollo Solar Panel

Masuki 2020, Ini Harapan PBNU Terhadap Pemerintah

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/raiza-andini-1'>RAIZA ANDINI</a>
LAPORAN: RAIZA ANDINI
  • Jumat, 03 Januari 2020, 08:25 WIB
Masuki 2020, Ini Harapan PBNU Terhadap Pemerintah
Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj/Net
rmol news logo Memasuki tahun 2020, banyak harapan yang diapungkan sejumlah elemen masyarakat untuk bisa meraih yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Begitu pun Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang memiliki harapan besar terhadap pemerintah Indonesia agar lebih baik lagi dalam mengurus Tanah Air.
Selamat Menunaikan Ibadah Puasa

Disampaikan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj, para pengurus PBNU berharap pemerintah Indonesia mampu meningkatkan keadilan sosial, menguatkan infrastruktur sosial, pemerataan ekonomi dan ancaman bahaya sistem oligarki, serta gangguan dari pihak intoleransi yang berusaha memecah belah bangsa.

Said sebagai perwakilan dari jemaah NU berharap pada 2020 dan selanjutnya pemerintah konsisten melaksanakan program-program yang telah dirancang dengan baik dalam upaya mengentaskan ketimpangan di masyarakat.

“Silakan undang investasi, namun kurangi ketimpangan,” kata Said di kantornya, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Kamis (2/1).

Dia mengatakan masalah ketimpangan sosial menjadi penyakit turun temurun yang diwariskan oleh era kolonialisme. Terdapat perbedaan mencolok antara si miskin dan si kaya. Nah, dalam pemerintahan sekarang ini, menurut Said, ketimpangan tersebut sangat terlihat jelas.

Oleh karena itu, Said menyarankan pemerintah dapat mengurangi ketimpangan dengan cara proteksi dan pembangunan yang produktif.

“Jangan yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin terpuruk. Perkuat basis sosial melalui proteksi dan pembangunan jaring pengaman sosial yang produktif dan terarah, jangan biarkan oligarki mengorganisir kebijakan,” katanya.

Selain itu, masalah kelompok intoleran yang telah tampak gejalanya di berbagai wilayah di Tanah Air, Said berharap pemerintah juga dapat melakukan tindakan tegas terhadap berbagai ancaman deradikalisasi.

“Jalankan program deradikalisme dan deradikalisasi secara konseptual dan sistematis. Laksanakan tanpa diskriminasi dan jauhkan pelaksanaan program deradikalisme dan deradikalisasi dari sekadar meng-address anggaran negara,” tuturnya.

“Semoga negeri kita tercinta, Indonesia dijaga dan dipelihara oleh Allah SWT, dan ditetapkan sebagai baldatun thayyibatun wa robbun ghofur,” tandasnya. rmol news logo article

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA