Salah satu yang perlu dibenahi dari pemerintahan Jokowi-Maruf Amin, perihal ketimpangan ekonomi.
Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj menegaskan kritik dari PBNU bukan berarti organisasi Islam terbesar di Indonesia itu bakal menjadi oposisi bagi pemerintah.
“Iya Nu bukan oposisi tapi advokasi,†ujar Said kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (3/1).
Di sisi lain, Said menyampaikan harapannya di tahun 2020 kepada pemerintah agar melaksanakan dengan konsisten program-program yang telah dirancang.
Terutama, soal keinginan menarik investasi ke dalam negeri untuk mengentaskan ketimpangan sosial dan ekonomi.
“Silahkan undang investasi, namun kurangi ketimpangan,†katanya.
Said menilai masalah ketimpangan sosial menjadi penyakit turun temurun yang diwariskan oleh era kolonialisme.
Oleh karena itu, Said menyarankan pemerintah agar dapat mengurangi ketimpangan dengan cara proteksi dan pembangunan yang produktif.
“Jangan yang kaya semakin kaya yang miskin semakin terpuruk, perkuat basis sosial melalui proteksi dan pembangunan jaring pengaman sosial yang produktif dan terarah," pungkasnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: