Tagih Janji Politik Jokowi, KPA: Presiden Katanya Mau Memimpin Langsung Reforma Agraria

Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika mengatakan, pihaknya mengapresiasi kinerja Presiden di periode pertama untuk melakukan Reformasi Agraria.

Akan tetapi, kerja-kerja itu belum maksimal. Dikatakan Dewi, kenyataan saat ini masih banyak konflik agraria yang terjadi hingga menjelang tutup tahun 2019 kemarin.

Dia memberikan contoh tentang konflik agraria yang dialami Warga Tamansari, Bandung pada (12/12). Saat itu, terdapat aksi brutal yang dilakukan aparat keamanan atas penggusuran warga di Tamansari.

Paparan tersebut disampaikan Dewi dalam acara peluncuran "Catatan Akhir Tahun 2019 KPA, Dari Aceh Sampai Papua: Urgensi Penanganan Konflik Agraria Struktural dan Jalan Pembaruan Agraria ke Depan", di Cemara 6 Galeri Museum, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (6/1).

"Pemerintahan saat ini sedang menjalankan agenda besar dalam konteks memperbaiki ketimpangan reformasi agraria dan penyelesaian konflik. Tapi kenyataannya di lapangan konflik agraria masih terus terjadi," ujar Dewi.

Dewi menyayangkan, kerja aparat pemerintah yang brutal tersebut. Pasalnya, pada gelaran aksi peringatan Hari Tani Nasional, Selasa (24/9), pihaknya bersama-sama dengan petani telah bertemu dengan Presiden Jokowi.

Saat itu, Dewi telah menyampaikan aspirasi petani dan sekaligus memaparkan konflik agraria yang terjadi sepanjang tahun 2019. Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi juga telah menyetujui untuk menyelesaikan seluruh konflik agraria yang terjadi.

"(Jokowi) menyetujui, merubah atau memeperkuat kelembagaan reforma agraria untuk dipimpin langsung oleh presiden, tidak dipimpin lagi oleh kementerian setingkat Menteri Perekonomian atau setingkat menteri lainnya," jelasnya.

Dewi pun menagih pernyataan Presiden Jokowi itu. Karena, pernyataan tersebut adalah janji politik yang disampaikannya kepada masyarakat petani.

"Ini adalah komentar politik, yang dalam catatan kami tentu harus ditagih di tahun 2020 sampai lima tahun kedepan," tegasnya.